HMI Harap Visi Misi Bupati Enrekang Segera Direalisasikan

ENREKANG, KORANMAKASSAR.COM — Visi kesejahteraan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang telah menjadi angin segar bagi warga masyarakat. Namun, dalam perjalanan kepemimpinan mereka, terlihat minimnya kebijakan yang mengarah pada kesejahteraan secara signifikan.

Menjelang 100 hari kerja, harapan demi mewujudkan cita-cita mulia yang tercantum dalam visi misi mereka belum sepenuhnya terwujud.

“Meskipun masih terlalu dini untuk menilai kinerja mereka dalam 100 hari kerja, langkah-langkah strategis perlu segera diambil untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.” Jelas Mahmud Ketua HMI Enrekang, Minggu (11/5/25).

Salah satu isu yang mencuat adalah tunggakan gaji aparat desa selama 3 bulan pada tahun 2024 dan pembayaran pekerjaan bagi pihak ketiga yang masih tertunda hingga kini. Solusi yang tepat dari pemerintah kabupaten sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.

Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang sering melanda juga menjadi ancaman serius bagi masyarakat, mengakibatkan kerusakan pada permukiman dan perkebunan.

Langkah mitigasi yang proaktif perlu diambil oleh pemerintah kabupaten, terutama menyikapi perubahan fungsi hutan lindung menjadi lahan perkebunan yang berkontribusi pada terjadinya bencana alam.

Hal ini menjadi pemicu serius yang memerlukan penanganan segera guna menjaga kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Baca Juga : Bupati Bersama Baznas Enrekang Kembali Serahkan Bantuan Ke Korban Kebarakan Di Dusun Malua

Masalah kontrak P3K yang berakhir untuk 589 orang tanpa kejelasan perpanjangan juga menimbulkan ketidakpastian, terutama dengan rencana seleksi penerimaan PPPK yang telah dijadwalkan.

Pentingnya menyelesaikan masalah yang ada sebelum membuka langkah baru menjadi sorotan dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif.

Ketua HMI Enrekang menekankan, “Solusi dan kebijakan yang dijanjikan pada kampanye sebelumnya harus segera direalisasikan kepada masyarakat.”

Masyarakat menantikan arah kebijakan yang konkret dan berkelanjutan dari Bupati dan Wakil Bupati, sebagai pijakan menuju masa depan Enrekang yang lebih baik.(*)