Pandemi Covid-19 semakin memperlebar jurang tersebut. Survei UNICEF (2021) menyebutkan bahwa 1 dari 3 siswa di pedesaan tidak mampu mengikuti pembelajaran daring akibat keterbatasan akses internet dan perangkat. Kondisi ini menimbulkan jurang digital yang berpotensi melahirkan ketidakadilan sosial dalam jangka panjang.
Jika ketimpangan ini dibiarkan, maka gagasan Indonesia Emas hanya akan menjadi “Indonesia Jawa-Sumatra Emas”, sementara daerah-daerah 3T tetap tertinggal.
Anggaran Besar, Mutu Masih Stagnan
Sejak 2009, konstitusi mengamanatkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk pendidikan. Pada 2025, anggaran pendidikan diproyeksikan mencapai Rp660,8 triliun—salah satu yang terbesar di Asia. Namun ironi terjadi: mutu pendidikan kita justru stagnan.
Studi Bank Dunia (2022) mengungkap bahwa efektivitas belanja pendidikan di Indonesia masih rendah. Sebagian besar anggaran terserap untuk gaji dan tunjangan pegawai, sementara alokasi untuk peningkatan mutu guru, riset, serta pengembangan kurikulum relatif kecil.
Selain itu, sistem evaluasi pembelajaran lebih fokus pada capaian administratif ketimbang kualitas hasil belajar. Akibatnya, dana besar yang digelontorkan negara belum berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi siswa.
Pertanyaan yang menggelitik: Apakah kita sedang membiayai pendidikan, atau sekadar membiayai birokrasi pendidikan?
Kurikulum dan Dunia Kerja yang Bergerak Cepat
Tantangan lain datang dari ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Revolusi industri 4.0 dan transformasi digital menuntut keterampilan abad ke-21: literasi digital, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan problem solving.
Namun, kurikulum nasional masih terlalu menekankan hafalan. Ujian sering kali mengukur daya ingat, bukan kemampuan berpikir kritis. Tidak heran, banyak lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang dinilai tidak siap menghadapi dunia kerja.
Laporan Asian Development Bank (2023) memperkirakan bahwa dalam 20 tahun mendatang, 40 persen pekerjaan di Indonesia berisiko tergantikan otomatisasi. Tanpa keterampilan baru, jutaan lulusan berpotensi kehilangan daya saing.
Tidak hanya industri manufaktur, profesi di bidang jasa seperti akuntan, jurnalis, hingga tenaga administrasi pun mulai terancam otomatisasi. Pertanyaannya, apakah sistem pendidikan kita sudah menyiapkan siswa untuk pekerjaan yang bahkan hari ini belum ada?
Belajar dari Negara Lain
Banyak negara yang berhasil melakukan lompatan besar berkat reformasi pendidikan.
Korea Selatan: Pada 1960-an, PDB per kapitanya hanya sekitar USD 80, lebih rendah dari Indonesia. Namun mereka melakukan investasi besar-besaran dalam pendidikan, terutama sains dan teknologi. Hasilnya, dalam tiga dekade, Korea menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dengan industri teknologi maju.
Finlandia: Reformasi pendidikan di Finlandia berfokus pada kesejahteraan guru dan kurikulum yang menekankan kreativitas serta pembelajaran berbasis masalah. Hasilnya, Finlandia konsisten berada di papan atas PISA, meskipun alokasi anggaran pendidikan mereka tidak sebesar negara lain.
Singapura: Negara kecil ini sukses membangun sistem pendidikan yang link and match dengan industri. Pemerintah rutin memperbarui kurikulum sesuai perkembangan global. Tidak heran, tenaga kerja Singapura dianggap salah satu yang paling adaptif di dunia.
Indonesia sebenarnya punya potensi besar untuk meniru model sukses ini. Namun, syarat utamanya adalah konsistensi, keberanian melakukan reformasi, dan keberpihakan politik pada pendidikan berkualitas.
Reformasi Pendidikan: Jalan Tak Bisa Ditunda
Jika Indonesia serius ingin mewujudkan visi 2045, pendidikan harus mengalami reformasi besar. Ada lima agenda mendesak:
Reformasi Kurikulum
Kurikulum harus berfokus pada literasi digital, sains, teknologi, inovasi, dan pembentukan karakter. Ujian berbasis hafalan harus diganti dengan penilaian berbasis kompetensi.
Penguatan Guru
Guru adalah jantung pendidikan. Pelatihan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, dan transformasi metode ajar harus menjadi prioritas. Tidak ada pendidikan berkualitas tanpa guru berkualitas.
Digitalisasi Sekolah
Infrastruktur digital harus merata, khususnya di daerah 3T. Internet cepat, perangkat teknologi, dan platform pembelajaran daring harus dihadirkan untuk menghapus jurang digital.
Link and Match dengan Industri
Pendidikan vokasi harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Perguruan tinggi perlu bermitra dengan dunia usaha agar lulusan siap kerja dan siap berinovasi.
Investasi Riset dan Inovasi
Universitas harus menjadi pusat riset, bukan sekadar produsen ijazah. Pemerintah dan swasta harus meningkatkan investasi riset agar Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen teknologi, tetapi juga produsen.
Penutup
Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita yang layak diperjuangkan. Namun, ia bukan hadiah yang datang begitu saja. Generasi emas hanya akan lahir dari sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Jika reformasi pendidikan hanya berhenti pada retorika tanpa implementasi nyata, visi 2045 hanya akan menjadi slogan politik. Dunia tidak akan menunggu Indonesia. Negara-negara lain sudah berlari, sementara kita masih sibuk memperdebatkan kurikulum, membagi anggaran, dan mengelola birokrasi. (*)