JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer dan menuntut kekuasaan dikembalikan ke pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis.

Data yang dikumpulkan Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) menyebut setidaknya terdapat 2.045 orang yang telah menjadi korban penangkapan sewenang-wenang, termasuk diantaranya pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, aktivis pro-demokrasi, pembela hak asasi manusia, dan jurnalis. Lebih dari 70 orang tewas akibat tindak kekerasan yang dilakukan aparat militer dan otoritas setempat dalam menangani unjuk rasa damai di berbagai daerah, termasuk Yangon, Monywa, dan Mandalay.

Bahkan, aparat militer dari 33rd Light Infantry Division, unit yang bertanggung jawab dalam kekejaman terhadap kelompok etnis di Shan dan Kachin, serta Rohingya di Rakhine, dilaporkan terlibat dalam aksi brutal terhadap demonstran.

Represi terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul terus terjadi di tengah kecaman dunia internasional. ASEAN telah menyatakan kesediaan untuk membantu penyelesaian konflik di Myanmar secara positif, damai, dan konstruktif. Menteri Luar Negeri Indonesia juga menekankan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat Myanmar sebagai prioritas, mendorong restorasi demokrasi di Myanmar, serta meminta tahanan politik untuk segera dibebaskan.

Menyikapi situasi saat ini, Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan FORUM-ASIA mendukung Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mengatasi konflik di Myanmar, sekaligus mengapresiasi sikap Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam menyikapi krisis yang terjadi. Sejalan dengan hal ini, kami meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam merespon pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat militer terhadap masyarakat sipil di Myanmar.