Menurutnya, mengelola uang negara, pertanggungjawabannya harus sangat jelas, dan manfaatnya harus sampai ke tengah-tengah masyarakat dengan tepat dan terukur.
“Karena itu, saya bersama pimpinan berkomitmen bahwa dalam pemerintahan ini, yang namanya korupsi harus kita hilangkan sejelas-jelasnya,” ujarnya.
Munafri, yang akrab disapa Appi, juga menyampaikan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi.
Ia menilai kehadiran KPK melalui rapat koordinasi ini memberikan pemahaman mendalam dan membuka wawasan seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Ini salah satu bentuk upaya kita untuk melakukan pencegahan agar ada keseragaman berpikir antara eksekutif dan legislatif,” tuturnya.
“Materi yang dibawakan langsung oleh pimpinan KPK tadi sangat membuka pikiran dan wawasan kita tentang bagaimana merespons ancaman soal korupsi,” tambah dia.
Appi juga mengapresiasi kehadiran dan dukungan penuh KPK RI dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Kota Makassar. Ia bahkan secara terbuka menawarkan agar tim KPK dapat lebih sering berkoordinasi langsung dengan pemerintah kota.
“Kami sangat berterima kasih. Bahkan saya minta kalau bisa, ada staf KPK yang berkantor di Kota Makassar, silakan datang. Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi,” ucapnya.
Lebih lanjut mantan Bos PSM itu menyampaikan, ucapan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran jajaran KPK RI di Kota Makassar.
Lanjut dia, kehadiran lembaga antirasuah tersebut merupakan kehormatan sekaligus momentum penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem integritas dan pencegahan korupsi.
“Kehadiran Bapak Pimpinan KPK RI beserta jajaran pada hari ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD,” jelasnya.
“Korupsi masih menjadi permasalahan besar yang harus kita hadapi bersama. Karena itu, kami berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah pencegahan secara konkret dan berkelanjutan,” lanjut Appi.
Politisi Golkar itu menjelaskan bahwa salah satu bentuk nyata upaya tersebut adalah melalui implementasi program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang diinisiasi KPK RI.
Melalui sistem MCSP, pemerintah Kota Makassar dapat memastikan bahwa seluruh mekanisme dan kebijakan pencegahan korupsi telah berjalan secara konsisten, terukur, dan terpantau dengan baik.
baca juga : Wali Kota Makassar Tandatangani PKS Tripartit Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat-Daerah
Melalui MCSP, bisa juga dapat memastikan sistem pencegahan korupsi yang dibangun benar-benar terimplementasi.
“Program ini juga memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan agar upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih terarah dan terukur,” akui Appi.
Lebih lanjut, Wali Kota Munafri juga berharap agar KPK RI terus memberikan bimbingan, pendampingan, dan arahan strategis kepada Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami memohon arahan dan bimbingan dari KPK agar seluruh langkah pencegahan korupsi di Kota Makassar dapat berjalan optimal,” pungkasnya.
Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan rakor ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan langkah dan strategi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
” Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga komitmen kita bersama sebagai penyelenggara pemerintahan,” jelasnya.
Komentar