JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Pemadaman listrik yang melanda sebagian wilayah DKI Jakarta selama hampir tiga jam pada Kamis (9/4/2026) menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan gangguan tersebut berdampak langsung pada layanan publik, termasuk operasional transportasi massal seperti MRT dan LRT yang bergantung pada pasokan listrik.
“Pemadaman ini menjadi kewenangan PLN, tapi dampaknya dirasakan masyarakat dan pemerintah daerah. Kami harap kejadian ini tidak terulang,” ujarnya, Selasa (14/4/26).
Baca Juga : Blackout Jakarta Picu Kritik Keras, IWO Soroti Sikap Petinggi PLN yang Dinilai Tak Peka
Kritik juga datang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Melalui Ketua Bidang Geopolitik, Andreas Silalahi, organisasi tersebut menilai pemadaman di ibu kota mencerminkan lemahnya pengelolaan kelistrikan.
Menurutnya, sebagai pusat aktivitas nasional, Jakarta seharusnya memiliki sistem kelistrikan yang stabil.
Ia menyebut, kejadian serupa juga kerap terjadi di sejumlah daerah lain, sehingga menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh.
Baca Juga Pejabat PLN Rangkap Jabatan Disorot, Kasus Dugaan Penganiayaan di Depok Kembali Dipertanyakan
“Jakarta adalah jantung Indonesia. Padam setengah jam saja sudah berdampak besar, apalagi hingga tiga jam,” tegasnya.
GMNI pun mendesak adanya langkah tegas dari pemerintah, termasuk evaluasi hingga pergantian jajaran pimpinan di PT PLN (Persero), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas gangguan yang merugikan masyarakat.
Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya keandalan sistem kelistrikan nasional, terutama di wilayah strategis seperti ibu kota negara. (*)
Komentar