Menko Polhukam Berdialog dengan LSM, Akademisi, dan Tokoh Ormas tentang Membangun Papua yang Damai

Kita Perlu Satukan Narasi Hadapi Persoalan Papua

JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hari Kamis (27/5) kembali menggelar dialog tentang Papua. Kali ini dengan melibatkan unsur yang lebih luas dan beragam. Dalam dialog ini, Menko Mahfud kembali menegaskan bahwa pemerintah membangun Papua dengan pendekatan Kesejahteraan dan Dialog.

Sebagian besar warga Papua juga menyatakan mendukung pembangunan di Papua, juga mengharapkan Papua dibangun dengan damai. Mahfud menegaskan, berdasarkan survei yang dilakukan BIN bekerjasama dengan sejumlah universitas, 92 persen warga Papua pro NKRI dan mendukung pembangunan di Papua.

“Sebanyak 82 persen setuju Otsus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah, berarti setuju juga, dan sisanya 8 persen yang menolak” lanjut Mahfud.

“Nah, sisanya yang kecil 8 persen itu terbagi tiga yakni bergerak di jalur politik, klandestein, dan KKB. Yang paling kecil yakni KKB ini, inilah yang dihadapi dengan penegakan hukum berdasarkan UU No 5 tahun 2018 tentang Terorisme. Jadi yang dihadapi adalah KKB Egianus Kagoya, KKB Lekagak Talenggen, KKB Militer Murib, dan kelompok lain lagi, jadi bukan KKB Papua” tegas mantan Menteri Pertahanan itu.

Kepala KSP Moeldoko juga menyatakan pandangannya. Menurutnya, komitmen presiden dalam membangun Papua sangat tinggi. “Presiden mana yang pernah berkunjung ke Papua sampai 17 kali. Belum ada, baru di masa Presiden Jokowi ini hal itu terjadi, karena beliau sungguh ingin Papua maju dan damai” ujar Moeldoko.