Menurutnya, saat ini sejumlah provider besar, termasuk penyedia layanan luar negeri, sudah menunjukkan minat tinggi untuk bergabung.
Provider-provider yang selama ini menumpang di tiang milik pihak lain akan diarahkan untuk masuk ke jalur ducting.
“Mereka siap berinvestasi karena proyek ini salah satu yang terbesar di Indonesia,” jelasnya lagi.
Ricky menilai, keberhasilan program sangat ditentukan oleh skema kerja sama yang tepat. Maka Pemerintah kota harus menjadi pihak penyedia infrastruktur agar potensi retribusi bisa maksimal.
Berdasarkan perhitungan awal, investasi tahap pertama yang mencakup enam ruas jalan sepanjang sekitar 15 kilometer diperkirakan menelan biaya sekitar Rp33,4 miliar, atau setara Rp2,1 miliar per kilometer (sekitar Rp2,1 juta per meter).
“Angka ini masih estimasi. Bisa naik atau turun tergantung metode galian dan material yang digunakan. Ada dua opsi, teknik flinching yang minim galian, atau boring yang langsung memasukkan pipa,” kata Ricky.
Ia memaparkan, setiap tiang ducting sharing akan menampung maksimal tiga hingga empat provider untuk menjaga kerapian dan kapasitas jaringan.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Perkenalkan Pusat Kreatif Makassar pada Wamenpar
“Kalau dibatasi tiga provider saja, potensi PAD kita akan turun. Makanya, mekanisme ke depan akan dibahas bersama para operator agar kebutuhan semua pihak terpenuhi,” terangnya.
Proyek ducting sharing ini diharapkan menjadi tulang punggung transformasi Makassar menuju kota cerdas. Dengan seluruh jaringan kabel dan fiber optik berada di bawah tanah, tata ruang kota akan lebih tertib, estetis, dan aman.
“Dengan infrastruktur ini, Makassar tidak hanya menata kabel udara, tetapi juga menyiapkan jalur transportasi data yang andal untuk kebutuhan digital masa depan,” tutup Ricky. (*)
Komentar