Sunardi Katili selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah sebagai pembicara ketiga dalam konferensi pers ini menjelaskan bahwa Indonesia kini telah menjadi pemasok bahan baku dalam industri global, tapi tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk di Sulawesi Tengah sendiri, Dampak dari adanya pengolahan nikel yang ada di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yaitu ekosistem laut mengalami pencemaran akibat pembuangan limbah tailing yang berdampak rusaknya terumbu karang dan berimbas terhadap kehidupan nelayan di pesisir. Ini akibat dari sedimentasi yang terbawa air hujan mempengaruhi ekosistem mangrove yang selama ini digunakan sebagai wilayah penangkaran kepiting sejak bertahun-tahun”, tutupnya.
Terakhir, Muhammad Al Amin selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan merupakan pembicara dan sekaligus merangkum potret dan dampak ekspansi pertambangan di Sulawesi menjelaskan bahwa saat ini 52% cadangan nikel dunia ada di Indonesia. Hal tersebut membuat pemerintah turut menggenjot produksi nikel untuk kepentingan mobil listrik.
“Seharusnya, pemerintah mempertimbangkan secara matang, apakah hendak melancarkan ambisinya sebagai negara produsen nikel terbesar ataukah ingin menjaga ruang hidup masyarakat. Coba dipikirkan, saat ini IUP tambang di Sulawesi luasnya mencapai 690.442 ha yang berada dalam wilayah esensial. Bahkan, pemerintah dalam hal ini KLHK ternyata telah melepas kawasan hutan seluas 48.821,98 ha menjadi wilayah pertambangan melalui IPPKH untuk 74 perusahaan”, jelasnya.
Muhammad Al Amin, dalam konferensi pers WALHI Region Sulawesi juga menambahkan bahwa kondisi eksisting luasan IUP nikel di Pulau Sulawesi terdiri dari 87.556 ha di Sulsel, 92.604 ha di Sulteng, dan 510.282 ha di Sultra.