WAJO, KORANMAKASSAR.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melanjutkan agenda Reses Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2025–2026 di Tobulelle, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Kamis (19/2/2026).
Kehadirannya disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Sebelumnya, kegiatan serupa juga digelar di Dusun Uru, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa reses merupakan ruang resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.
“Saya di DPR untuk melayani, bukan dilayani. Kekuasaan harus bermanfaat bagi rakyat, bukan sekadar jabatan,” tegasnya di hadapan warga.
Baca Juga : Reses Berbuah Nyata, Arga Prasetya Ashar Serahkan Ambulans dan 150 Lampu Jalan untuk Warga Ongkoe
Sejumlah aspirasi mengemuka dalam pertemuan tersebut, mulai dari pengadaan sumur bor untuk pengairan sawah, bantuan bibit pertanian, hingga Alat Mesin Pertanian (Alsintan).
Warga juga mengusulkan beasiswa pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan dan lampu penerangan, serta dukungan bagi pelaku UMKM.
Menanggapi kebutuhan sumur bor, ia menjelaskan program tersebut sempat terhenti akibat efisiensi anggaran, namun kini tengah diperjuangkan kembali melalui koordinasi lintas sektor.
Ia berjanji wilayah tersebut akan diprioritaskan saat realisasi anggaran kembali berjalan.
Untuk bantuan bibit padi, jagung, dan cabai, masyarakat diminta segera menyiapkan kelompok tani serta proposal lengkap dalam waktu satu minggu, termasuk jadwal musim tanam agar bantuan tepat guna dan tepat waktu.
Terkait Alsintan, ia memastikan adanya alokasi aspirasi pribadi setiap tahun berupa dua unit combine dan sepuluh unit traktor bagi petani.
Ia juga menegaskan tidak ada pungutan dalam penyaluran bantuan tersebut.
Baca Juga : Reses Unik Penuh Energi, Asri Jaya A. Latief Rangkul Perempuan Lewat Senam dan Pemberdayaan
Di sektor pendidikan, warga yang membutuhkan beasiswa dipersilakan menghubungi langsung guna mempercepat proses.
Sementara untuk infrastruktur, ia menegaskan komitmennya mengawal penganggaran agar kepentingan masyarakat kecil tetap menjadi prioritas dalam pembahasan di DPRD.
Selain itu, aspirasi bantuan UMKM seperti mesin jahit dan peralatan bengkel turut menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti melalui program aspirasi tahun berjalan.
Reses ini menjadi penegasan bahwa fungsi legislatif tidak hanya pada pengawasan dan penganggaran, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat untuk menyerap dan memperjuangkan kebutuhan rakyat. (*)
Komentar