MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Pemerintah Kabupaten Takalar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat regional. Di bawah kepemimpinan Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM dan Wakil Bupati Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos, MM, Takalar meraih Juara 1 pada Lomba Pajak dan Retribusi Akseleratif yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) di Hotel Claro, Selasa pagi (2/12/2025).
Keberhasilan tersebut diraih berkat konsistensi Pemkab Takalar dalam mendorong percepatan perluasan transaksi keuangan secara digital melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Takalar.
Kepala Bapenda Takalar, H. Rusdi, mengungkapkan bahwa prestasi ini tidak terlepas dari arahan dan kebijakan Bupati Takalar dalam memaksimalkan penggunaan transaksi pembayaran digital sebagai bentuk implementasi transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah.
Baca Juga : Korwil SPPG Takalar Berikan Klarifikasi Terkait Pemotongan Gaji Relawan
“Bupati Takalar menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), dengan penerapan transaksi non-tunai secara penuh (100%) baik pada pendapatan maupun belanja daerah. Termasuk menjadi role model dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, pajak kendaraan, hingga kebutuhan sehari-hari melalui kanal digital seperti mobile banking dan QRIS,” jelas Rusdi.
Menurutnya, keberhasilan ini sejalan dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, yaitu “Takalar Cepat”, yang menekankan kecepatan merespons kebutuhan masyarakat, bergerak, dan menciptakan solusi nyata dalam pelayanan publik.
Baca Juga : Berprestasi di Ajang Gelar Karya, Bupati Apresiasi Siswa SMAN 4 dan SMAN 13 Takalar
“Transaksi keuangan secara digital akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Per tanggal 2 Desember 2025 sudah ada sumber pajak seperti PBB-P2 dan BPHTB yang melampaui target. Saya yakin dengan dukungan pimpinan OPD dan wajib pajak, target PAD Kabupaten Takalar akan tercapai,” pungkasnya.
Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital bukan hanya memudahkan layanan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan pendapatan daerah secara signifikan. (*)