MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (16/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, serta dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan pandangan dan usulan yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan yang berkelanjutan.
“Ini sangat penting sebagai penguatan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan ke depan,” ujar Munafri.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah,” tambah Appi.
Ia menjelaskan, melalui kegiatan rakor ini, para kepala daerah mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Lanjut dia, penguatan yang diberikan oleh pimpinan KPK dan para deputi sangat detail. Ini memberikan gambaran bahwa tata pemerintahan memiliki sistem dan rambu-rambu yang jelas di dalamnya
“Kami pimpinan Daerah, mendapatkan pencerahan karena banyak hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Penguatan yang diberikan oleh pimpinan KPK sangat detail,” jelasnya.
Munafri juga mengusulkan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkala dan terjadwal, sebagai bentuk penyegaran bagi seluruh unsur pemerintahan, dari tingkat kota hingga ke wilayah paling bawah.
“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara kontinu. Artinya, terjadwal untuk terus saling mengingatkan bahaya korupsi,” terangnya.
baca juga : Wali Kota Makassar Harap GMKI Jadi Pilar Toleransi dan Kemanusiaan
“Baik oleh KPK maupun inspektorat, yang turun langsung hingga ke tingkat pemerintahan paling kecil,” lanjut pria yang akrab disapa Appi itu.
Ia menegaskan, berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa muncul ketika aparatur lalai atau tidak konsentrasi dalam menjalankan tugas, terlebih dalam pengelolaan anggaran publik.
“Kita harus sadar bahwa persoalan bisa timbul kalau kita lalai, kalau kita tidak fokus, dan apalagi jika bermain-main dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini harus menjadi konsen kita bersama,” tegasnya.
Munafri menutup dengan penekanan bahwa integritas merupakan kunci utama agar sistem pemerintahan berjalan lancar, transparan, dan berkeadilan.
“Kita semua harus menjaga integritas, supaya sistem pemerintahan bisa berjalan lancar dan tetap berada di jalur yang benar,” pungkasnya.
Komentar