Dengan visi ini, dasar awalnya adalah LHKPN. Jikalau tidak dilaporkan LHKPN secara benar maka sudah ada menstrea disitu. Yang membedakan dengan periode sebelumnya, bersih dari indikasi korupsi.
“Pertemuan hari ini dengan KPK beda dengan sebelumnya. Hari ini pakai kata indikasi. Karena memang dalam kepemimpinan saya kita harus transparan jadi dari indikasi pun kita harus hindari,” jelasnya.
Sementara, Ketua Korsupgah Sulsel, Niken Ariati mendukung penuh langkah Danny mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari indikasi korupsi.
baca juga : Dihadapan Menlu Singapura, Walikota Danny Perkenalkan Festival Vaksinasi
“Ini kan pak Danny masih baru 20 hari menjabat. Saya harap semangat anti korupsinya tetap jalan, melaksanakan secara detail. Itu sebagai bahan kita juga agar kita tetap bisa pantau, termasuk masalah aset yang sekarang lagi ditangani,” sebutnya.
Konsen Niken saat ini ada pada bukti keluaran sertifikat pada aset pemkot. Karenanya, Ia berharap tahun 2021 sertifikat setiap aset harus ada.
“Karena tahun lalu tak ada satu pun sertfikat aset pemkot yang keluar, satu pun. Makanya saya bilang 2021 harus ada sertifikat yang keluar. Dan harus ada targetnya, kalau perlu sebanyak-banyaknya. Kita akan pantau. Karena pengamanan alas hak secara legal itu penting,” pungkas Niken. (*).