PAREPARE, KORANMAKASSAR.COM — Massa dari aktivis mahasiswa bersama Ketua LSM Pemuda Karya Merdeka (PAKAR), turun melakukan Aksi Demo di kantor Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (15/9/25).
Mereka turun aksi, menolak kenaikan PBB hingga menuntut gudang ilegal dalam kota untuk di tertibkan sesuai peraturan daerah, massa yang demo, tampak melakukan orasi secara bergantian.
Pendemo juga tampak membentangkan spanduk yang bertuliskan 3 tuntutan di pagar kantor Wali Kota, serta mereka juga tampak membakar ban di tengah jalan.
Dalam orasi Ketua LSM Pakar, Tenri Wara menyatakan, kami turun untuk memperjuangkan hak – hak rakyat, di mana kebijakan Pemerintah Kota Parepare lahir memberi beban dan rasa ketidakadilan kepada masyarakat.
Ada tiga tuntutan pengunras kepada Wali Kota, poin pertama seperti menegakkan Perda nomor 16 tentang pergudangan. Kami mendesak wali kota menegakkan Perda terkait, dengan larangan terhadap pergudangan di tengah kota, sebab perda pergudangan dan perda RT/RW, kedua perda ini melarang gudang di dalam kota.
“Tapi kenyataannya mnurut data kami yang masuk, hampir 30 gudang di dalam kota. Wali Kota jangan seakan akan tutup mata, tidak melihat pergudangan di tengah kota yang sangat marak”, ucap Tenri.
Tentunya ini, sudah menyalahi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diduga bukan tentang pergudangan, paling IMB untuk toko dan rumah tinggal mereka, jadikan gudang. Makanya ini perlu di tindak tegas oleh Wali Kota dan jajaran yang terkait.
“Selain itu, poin kedua ada SK parsial efisiensi anggaran Wali Kota yang saya nilai cacat hukum. Kemudian yang poin ketiga itu pembatalan kenaikan PBB”, sambungnya.
Ia juga sangat kecewa, sebab yang menemui pengunras adalah (asisten) sementara pengunras hanya mau diterima kalau Walikota yang muncul,
Baca Juga : Turnamen Domino Walikota Cup Parepare Ricuh, Peserta Menilai Panitia Sangat Buruk
“Saya menganggap tuntutan kami belum tersampaikan secara langsung, karena tidak ditemui wali kota. Saya juga mengancam bakal kembali melakukan aksi, dengan massa yang lebih banyak. Kami juga memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah dalam 3 kali 24 jam, kalau tidak terealisasi maka kami akan kembali turun lebih masif, “jelas Tenri Wara.
Para pendemo tampak kecewa, karena tidak ditemui Wali Kota Parepare Tasming Hamid. Pemkot Parepare mengutus Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Andi Ardian Asyraq, untuk menemui pendemo. (Sis)