MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menata wajah kota kembali mendapat dukungan legislatif.
Langkah tegas namun humanis yang dilakukan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, khususnya dalam penertiban lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di atas drainase dan trotoar, dinilai sebagai terobosan nyata yang berpihak pada kepentingan publik.
Apresiasi disampaikan Anggota DPRD Makassar dari Fraksi NasDem, Ari Ashari Ilham.
Ia menilai, dalam kurun waktu puluhan tahun pergantian kepemimpinan di Kota Makassar, baru kali ini terlihat penataan kota yang konsisten, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
baca juga : Trotoar dan Drainase Dikembalikan Fungsinya, 96 PKL di Mariso Ditertibkan
Menurutnya, meski masa kepemimpinan Munafri baru berjalan sekitar satu tahun, perubahan sudah mulai terasa, terutama dalam pengembalian fungsi fasilitas umum dan penataan ruang publik.
“Penataan kota kini lebih tertib dan jelas arah pembangunannya. Hak pejalan kaki mulai dikembalikan,” ujarnya, Senin (16/2/2026).
Ari menegaskan, penertiban PKL bukan persoalan mudah. Banyak lapak telah berdiri selama puluhan tahun, bahkan diduga ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut.
Baca Juga : 55 Lapak PKL di Tamalate Direlokasi, Terungkap Dugaan Sewa Lahan Fasum Selama 30 Tahun
Namun, ia mengapresiasi pendekatan persuasif yang dilakukan Pemkot, sehingga proses penertiban berjalan kondusif tanpa gesekan berarti.
“Pemerintah hadir bukan untuk menekan, tetapi menata dan mencarikan solusi,” jelas Sekretaris DPD NasDem Kota Makassar itu.
Ia juga menyoroti pentingnya keadilan dalam penataan kota. Pedagang memiliki hak untuk mencari nafkah, namun pejalan kaki juga berhak atas keselamatan dan kenyamanan.
Karena itu, kebijakan penataan dinilai tepat selama disertai solusi konkret, termasuk relokasi yang layak bagi PKL terdampak.
Baca Juga : Sudah Disurati Sejak 2023, Penertiban Lapak PKL di Wajo Berjalan Lancar
Selain berdampak pada ketertiban dan keselamatan, penataan ini juga dinilai memperbaiki estetika kota serta mendukung upaya pencegahan banjir dengan mengembalikan fungsi drainase.
Minimnya penolakan di lapangan menjadi indikator bahwa pendekatan dialog dan komunikasi berjalan efektif. Bahkan, di beberapa titik, PKL membongkar lapaknya secara sukarela.
Ke depan, Ari berharap penataan tidak hanya menyasar trotoar dan drainase, tetapi juga kawasan pasar di tengah kota agar tampil lebih rapi dan representatif.
Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, transformasi wajah Makassar diharapkan terus berlanjut menuju kota metropolitan yang tertata, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (*)