MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Pernyataan akademisi hukum tata negara, Feri Amsari, terkait tudingan “kebohongan swasembada” yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto menuai respons dari berbagai pihak.
Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Sulawesi Selatan, Muhammad Ridwan Yusuf, menilai pernyataan tersebut cenderung menggiring opini publik tanpa didukung data yang kuat serta pemahaman teknis yang memadai.
Ridwan menegaskan, narasi seperti itu berpotensi menimbulkan keraguan di tengah masyarakat terhadap capaian pemerintah di sektor pangan.
Menurutnya, kritik sah dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara proporsional dan berbasis fakta.
Baca Juga ; Pesan Rais Syuriah di Hari Ahad: GP Ansor Sulsel Harus Tetap di Rel Perjuangan Mengawal Ulama
“Kalau disampaikan tanpa data yang jelas, publik bisa saja diarahkan untuk percaya bahwa program swasembada itu gagal. Ini tentu berbahaya,” ujarnya, Selasa (7/4/26).
Ia juga menilai pernyataan yang dilontarkan lebih bersifat spekulatif dibandingkan analisis akademik yang komprehensif.
“Silakan berbeda pendapat, tapi harus berbasis data dan keahlian. Jangan sampai opini justru membingungkan masyarakat,” tegasnya.
Ridwan menyebut, kondisi di lapangan justru menunjukkan tren positif. Ia mengungkapkan bahwa produksi beras nasional pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 34,69 juta ton, dengan ketersediaan stok yang relatif aman.
Selain itu, lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization dan United States Department of Agriculture juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen beras utama di kawasan Asia.
Ia mengingatkan, narasi yang terus meremehkan capaian sektor pangan dapat berdampak luas, termasuk membuka peluang bagi kepentingan tertentu yang mendorong ketergantungan impor.
“Isu pangan ini sensitif. Jika dibangun narasi negatif tanpa dasar, bisa mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan publik,” katanya.
Lebih lanjut, Ridwan menilai capaian swasembada tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari penguatan infrastruktur irigasi, optimalisasi lahan, perluasan areal tanam, distribusi pupuk subsidi, hingga penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) untuk melindungi petani.
Baca Juga : Ketum GP Ansor Ziarah ke Makam Syekh Yusuf dan Diponegoro di Makassar, Teguhkan Spirit Ulama Pejuang
Menurutnya, kompleksitas sektor pertanian tidak bisa disederhanakan hanya dengan opini sepihak.
“Pertanian itu sistem besar, bukan sekadar angka di atas kertas. Perlu pemahaman menyeluruh sebelum membuat kesimpulan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ridwan mengajak seluruh elemen bangsa untuk lebih objektif dan proporsional dalam menyikapi isu-isu strategis, serta mengedepankan semangat kolaborasi.
“Sudah saatnya kita fokus bekerja dan saling mendukung. Jika ada capaian yang baik, mari kita apresiasi, bukan justru membangun narasi yang kontraproduktif,” tutupnya. (*)
Komentar