Masuk Triwulan II, Wali Kota Makassar Ultimatum SKPD Percepat Serapan Anggaran dan Program Berdampak

MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan perlunya percepatan realisasi APBD serta pelaksanaan program yang berdampak langsung bagi masyarakat memasuki triwulan II tahun anggaran 2026.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan APBD di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026), yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekda, kepala SKPD, camat, hingga direksi Perusda.

Munafri mengungkapkan, realisasi anggaran pada triwulan I masih belum optimal meski mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Ia mengingatkan, jika tidak ada percepatan, target serapan anggaran hingga akhir tahun berpotensi tidak tercapai.

“Kalau pola ini berlanjut, kita bisa tidak mencapai 90 persen realisasi. Harus ada akselerasi di triwulan berikutnya,” tegasnya.

Baca Juga : Wali Kota Makassar Tolak Mobil Dinas Baru 2026, Anggaran Dialihkan untuk Pendidikan dan Infrastruktur

Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah SKPD dengan capaian rendah dan meminta agar setiap kendala segera diidentifikasi secara spesifik, bukan sekadar dianggap masalah teknis.

Munafri menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJMD hingga rencana kerja perangkat daerah. Selain itu, proses penyaluran anggaran diminta berjalan lancar tanpa hambatan administratif.

Tak kalah penting, ia mengingatkan agar setiap program memiliki dampak nyata sejak awal pelaksanaan. Evaluasi triwulan I, kata dia, harus menjadi dasar perbaikan agar program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menilai monev menjadi momentum penting untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, serta berorientasi pada hasil.

Baca Juga : Makassar–Finlandia Jajaki Kerja Sama Infrastruktur Cerdas hingga Pendidikan dan Listrik Kepulauan

Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi kegiatan yang tidak memberikan dampak konkret bagi masyarakat.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Makassar,” ujarnya.

Pemkot Makassar pun menekankan penguatan sinergi lintas perangkat daerah sebagai kunci percepatan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan ke depan. (*)

Komentar