KORANMAKASSAR.COM — Sungguh miris kejadia rumah sakit melakukan penolakan pasien yang berujung pada kematian bayi dalam kandungan terjadi di kota Makassar, pasalnya ada 3 rumah sakit yang melakukan penolakan yakni RS Sentosa, RS Siti Khadijah dan RS Stella Maris dengan alasan kekurangan alat dan tidak memiliki swab tes.
Sangat lucu alur cerita yang hangat di bicarakan di media sosial terkait kasus Ibu Ervina yang notabenenya adalah peserta BPJS kesehatan ditolak di RS Sentosa akibat tidak ditanggungnya biaya rapid tes dan swab tes lalu dirujuk ke RS Siti Khadijah kemudian RS ini juga beralasan tidak memiliki alat rapid tes dan swab tes dan operasi lalu dirujuk kembali ke RS Stella Maris dan pasien tidak mampu untuk membayar biaya swab tes dan tidak diberikan pelayanan yang semestinya, bukankah ini adalah kejadian yang sangat lucu dimana nilai kemanusiaan tidak terlihat lagi.
Peristiwa tersebut mengundang komentar dari Ketua Sapma Pemuda Pancasila Kota Makassar, Husnul Mubarak S.Kep, M.Kes yang mengatakan kami mengutuk keras kepada rumah sakit yang melakukan penolakan terhadap pasien dengan alasan keterbatasan alat dan apalagi jika penolakan terjadi karena keterbatasan materi.
“Saya selaku ketua Sapma PP Kota Makassar meminta kepada pemerintah kota maupun provinsi Sulsel agar mengusut tuntas kasus ini dan juga meninjau ulang izin operasional ke 3 RS tersebut diatas sebab kami mengindikasikan bahwa ke 3 RS tersebut tidak layak berdiri dikota Makassar jangan sampai kejadian serupa terulang kembali”, kecam Husnul, rabu (17/6/20).
baca juga : KNPI dan SAPMA Pemuda Pancasila Bersinergi Bersama Pemerintah, Bangun Ekonomi Makassar
Ditambahkan alumni kesehatan ini, harusnya peristiwa tersebut menjadi perhatian pemerintah kota dan provinsi sebab sering kali kekacauan muncul dengan alasan protap kesehatan seperti yang dialami oleh Ibu Ervina akibat dari tidak adanya alat swab tes dan juga keterlambatan penanganan akibat belum adanya hasil swab tes lalu anak dari Ibu Ervina meninggal dunia dalam kandungan.
“Sudah banyak kasus serupa yang telah terjadi pemerintah jangan menutup mata dan malah mencuci tangan dengan muncul seolah jadi pahlawan saat sudah ada korban jiwa maka dari itu pemerintah kota maupun provinsi harus lebih transparan terkait dengan penggunaan anggaran covid agar masyarakat bisa tahu apakah sudah tepat sasaran ataukah malah ada penyelewengan anggaran”, pungkas Husnul. (*)