MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud menuai sorotan tajam dan memicu gelombang protes dari berbagai kalangan, khususnya mahasiswa.
Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi tantangan ekonomi, ketimpangan pembangunan, dan keterbatasan akses layanan publik, pemerintah daerah justru mengalokasikan anggaran besar untuk sejumlah program yang dinilai tidak mendesak.
Sorotan utama tertuju pada renovasi rumah dinas gubernur yang disebut mencapai Rp25 miliar, serta pengadaan kendaraan dinas mewah jenis Range Rover Autobiography senilai Rp8,5 miliar. Kebijakan tersebut dinilai mencerminkan lemahnya sensitivitas terhadap kondisi masyarakat.
Baca Juga : Masuk Triwulan II, Wali Kota Makassar Ultimatum SKPD Percepat Serapan Anggaran dan Program Berdampak
Gelombang protes datang dari mahasiswa asal Kalimantan Timur yang berada di Makassar. Mereka tergabung dalam aliansi EAST Borneo Bersatu bersama sejumlah organisasi daerah, seperti HIPMA-KT Cabang Makassar, mahasiswa asal Berau, serta perwakilan mahasiswa Paser.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi tersebut menilai penggunaan anggaran daerah seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.
Mahasiswa juga menyoroti adanya kontradiksi dalam kebijakan pemerintah. Di satu sisi, efisiensi anggaran terus digaungkan, namun di sisi lain justru muncul pengeluaran besar yang dianggap tidak mencerminkan semangat penghematan.
“Ini bukan sekadar soal angka miliaran rupiah, tetapi soal keberpihakan. Ketika rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah seharusnya hadir dengan solusi, bukan kemewahan,” ujar salah satu perwakilan massa aksi.
Baca Juga : Polda Sulsel Berhasil Ungkap Mayat Dalam Koper, Pelaku Diamankan Di Kaltim
Mereka menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, jika tidak segera direspons secara terbuka dan akuntabel.
Aliansi EAST Borneo Bersatu pun mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan APBD serta mendorong pemerintah membuka ruang dialog yang transparan dengan masyarakat.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan sikap dan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah, sebagai bentuk komitmen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. (*)
Komentar