MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan langsung di tengah masyarakat dengan mengarahkan APBD pada program-program yang meringankan beban warga, khususnya di bidang perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan layanan digital.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa jaminan sosial menjadi fokus utama, terutama bagi pekerja keagamaan dan pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai APBD.
“Saat ini lebih dari 81.000 warga telah terlindungi. Pada 2026, sekitar 45.000 peserta baru akan ditambahkan untuk mendapatkan jaminan hari tua,” ujar Munafri, Kamis (18/12/2025).
Pemkot Makassar juga mempercepat transformasi layanan publik melalui aplikasi Lontara Plus yang mengintegrasikan ratusan layanan pemerintah. Seluruh aduan masyarakat wajib ditindaklanjuti maksimal 2×24 jam.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, Pemkot menetapkan keduanya sebagai program prioritas. Pemerintah memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah, termasuk melalui program seragam sekolah gratis untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.
Baca Juga : BUMD Didorong Jadi Mesin PAD, Pemkot Makassar Siapkan Transformasi Perumda ke Perseroda
“Ini bukan soal seragam, tapi mengurangi beban rumah tangga agar daya beli tetap terjaga,” tegas Munafri.
Selain itu, Pemkot Makassar mendorong penghapusan berbagai beban harian masyarakat serta menyiapkan infrastruktur ramah disabilitas mulai 2026 sebagai bagian dari komitmen kota inklusif.
“Yang kita lakukan bukan pencitraan, tapi menghilangkan beban masyarakat sesuai kemampuan fiskal daerah,” pungkasnya. (*)