ai prinsip profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan pedagang,” jelas Amriana.
Senada dengan Kepala UPT PSPKK Dispora Sulsel, Ketua LSM INAKOR Sulsel, melalui sambungan selulernya, “Asri, menegaskan perlunya kontrol publik yang ketat terhadap pengelolaan pasar ini.
“Kerja sama APP dan Dispora tentu patut diapresiasi, tapi jangan sampai hanya berhenti pada seremoni tanda tangan dan janji manis. Kami akan mengawal proses ini agar benar-benar transparan, akuntabel, dan tidak menyisakan ruang bagi praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan wewenang.
Pasar adalah ruang hidup rakyat kecil, sehingga pengelolaannya harus berpihak pada pedagang, bukan segelintir elit,” tegas Asri.
Ia juga menekankan bahwa evaluasi berkala harus dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan pedagang sebagai pihak utama yang merasakan langsung dampak pengelolaan.
“Kalau tata kelola bersih dan benar-benar pro rakyat, maka PAD daerah pun akan meningkat dengan sendirinya. Tapi jika pengawasan lemah, dikhawatirkan justru akan menimbulkan masalah baru.
LSM INAKOR Sulsel siapkan pengawas independen sekaligus menjadi mitra kritis untuk memastikan pengelolaan pasar sesuai prinsip good governance,” pungkasnya. (Restu)