TAKALAR, KORANMAKASSAR.COM – Permasalahan pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Takalar kembali menjadi sorotan publik. Proses pembaruan data yang dinilai belum tuntas berdampak pada terhentinya sejumlah bantuan sosial, termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif bagi warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima.
Kondisi tersebut memicu keluhan di tengah masyarakat. Sejumlah warga yang merasa masih layak menerima bantuan justru tercatat mengalami perubahan status desil, sehingga keluar dari daftar penerima bantuan dan kehilangan akses layanan kesehatan.
Aktivis kemanusiaan Takalar, Muslim Tarru, mendesak DPRD Kabupaten Takalar segera mengambil langkah konkret dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Takalar, Dinas Sosial Kabupaten Takalar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar (PMD), serta dinas terkait lainnya.
baca juga : HMI Takalar Soroti Penonaktifan BPJS PBI Akibat Desil, Minta Evaluasi dan Perbaikan Data
“Kami melihat langsung begitu banyak keluhan soal desil ini. Banyak warga yang hendak menggunakan BPJS, tetapi kepesertaannya nonaktif. Kasihan masyarakat yang memang layak, namun keluar dari data miskin karena kesalahan pendataan. Seharusnya ini tidak terjadi jika sejak awal data benar-benar sesuai fakta di lapangan,” ujar Muslim Tarru, yang juga menjabat Sekretaris IWO Takalar, Sabtu (14/2/26).
Ia menilai DPRD sebagai wakil rakyat perlu mengambil peran aktif karena persoalan ini menyangkut kepentingan mendasar masyarakat. RDP dinilai penting untuk mengevaluasi mekanisme pendataan, sinkronisasi data antarinstansi, serta memastikan percepatan penyelesaian persoalan.
Selain itu, Bupati Takalar juga diharapkan melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala dinas terkait, mengingat lambannya penyelesaian pembaruan data dinilai tidak sejalan dengan semangat pelayanan publik yang cepat dan responsif.
Di lapangan, ditemukan sejumlah warga miskin yang justru masuk pada desil 6 sehingga tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan.
Sebaliknya, masih terdapat warga yang dinilai tidak layak namun tetap berada pada desil 1–5. Kondisi ini memperlihatkan perlunya verifikasi dan validasi data secara menyeluruh dan berbasis kondisi riil masyarakat.
IWO berharap dinas terkait tidak hanya menunggu laporan, tetapi proaktif turun langsung melakukan pengecekan lapangan guna memastikan data kemiskinan benar-benar akurat dan berkeadilan.
Dengan pembenahan menyeluruh, diharapkan bantuan sosial dan jaminan kesehatan dapat kembali tepat sasaran serta tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan. (*)
Komentar