JAKARTA, koranmakassarnews.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berdialog dengan para rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dalam rangka menjaga kondusifitas politik, hukum, dam keamanan selama masa pandemi Covid-19, pada Kamis (5/8).

Dalam dialog virtual yang juga dihadiri Mendikbudristek Nadiem Makarim ini, para pimpinan perguruan tinggi dari 820 kampus negeri maupun swasta itu, berkesempatan melakukan tanya jawab dengan pemerintah.

Salah satu masalah yang ditanyakan para rektor adalah kebebasan berpendapat di era pandemi. “Perlu ada kepastian, kaitan dengan kemerdekaan berbicara dan kebebasan mimbar, apakah nanti karena sedikit vokal, karena kondisi pandemi orang-orang sedang sensitif, nanti persoalannya berhadapan dengan aparat. Sehingga orang takut untuk menyampaikan pendapat,” ujar Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah.

Kepada para rektor, Mahfud menegaskan bahwa masukan dan kritik adalah salah satu dasar dalam mengambil kebijakan untuk memperjuangkan kepentingan publik. “Kita tidak menolak kritik sama sekali, jika tidak ada kritik, maka kita sulit mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik,” ujar Mahfud.

Mahfud juga mengaku sangat senang kalau kampus dan berdialog dengan mahasiswa yang kritis. Ia mangajak pimpinan perguruan tinggi memfasilitasi mereka yang kritis sekaligus difasilitasi untuk berfikir rasional dan bertanggung jawab.

“Kita tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu musuh pemerintah, kita juga waktunya terbatas untuk ngurus negara, yang akan meneruskan kita anak-anak yang kritis ini. Sama sekali kita tidak boleh membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, tapi diarahkan untuk bertanggung jawab. Kalau ada orang ktiris itu saya senang, karena mewakili hati nurani saya juga,” papar Mahfud yang direspons positif dan antusias dari para pimpinan perguruan tinggi.