Asas Dominus Litis, kata Prof Aswanto merupakan konsep hukum yang menegaskan bahwa jaksa memiliki kewenangan penuh dalam pengendalian perkara pidana, mulai dari tahap penuntutan hingga eksekusi putusan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan RI berperan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dominan dalam menentukan arah dan kelanjutan suatu perkara pidana. Termasuk menghentikan atau melanjutkan penuntutan berdasarkan asas legalitas dan oportunitas.
Dengan adanya Dominus Litis yang dimiliki oleh Jaksa memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, menjamin konsistensi penegakan hukum. Dengan adanya kewenangan penuh dalam penuntutan, Jaksa dapat memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten sesuai dengan prinsip keadilan. Kedua, mencegah intervensi dari pihak eksternal. Konsep dominus litis menegaskan independensi Kejaksaan dalam menangani perkara pidana, sehingga meminimalisir potensi intervensi dari pihak lain yang dapat mempengaruhi proses peradilan. Ketiga, mendorong keadilan restoratif. Dengan adanya kewenangan untuk menghentikan perkara dengan alasan tertentu, Jaksa dapat menerapkan prinsip keadilan restoratif guna menyelesaikan perkara pidana secara lebih humanis dan efisien.
Sebagai Dominus Litis, Jaksa berhak menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke persidangan atau tidak. Dalam praktiknya, hal ini memberikan ruang bagi Jaksa untuk menggunakan diskresinya, terutama dalam kasus yang menyangkut kepentingan umum atau mengandung unsur keadilan restorative.
“Sebagai pemegang dominus litis, Kejaksaan Republik Indonesia memainkan peran strategis dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan ini memungkinkan jaksa untuk mengontrol jalannya penuntutan demi mencapai kepastian hukum dan keadilan. Namun, dalam penerapannya, prinsip Dominus Litis harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat guna memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan,” jelas Prof Aswanto.
Jaksa Pengendali Perkara Pidana
Sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal empat pilar penegak hukum yaitu, Polri, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum. Keempat pilar penegak hukum ini memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Komitmen dalam penegakan hukum menjadi penting dalam penyelenggaraan negara. Polri sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum dituntut untuk professional dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya demikian juga Hakim dan Penasihat Hukum.
membagi tugas serta kewenangan ,tetapi juga memberi suatu pertanggungjawaban lingkup tugas penyelidikan ,penyidikan ,penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terintegrasi sebagai wujud penerapan integrated justice system.
“Asas dominus litis dalam KUHAP dimaksudkan sebagai kewenangan penegak hukum dalam berkordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum lain dalam mewujudkan integrated justice system berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing masing,” kata Prof Hambali Thalib.
Prof Hambali kemudian menjelaskan penerapan Asas Dominus Litis dalam KUHAP. Mulai dari dalam melakukan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP). Kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (pasal 13 sd 15 KUHAP). Kewenangan Penuntutan berdasarkan asas dominus litis diatur dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP, terkait dengan penuntutan, kordinasi dengan penyidik, penghentian penuntutan dan pelimpahan perkara ke pengadilan. Eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan Pasal, 270 KUHAP.
baca juga : Darurat Kekerasan Seksual, Aktivis Hingga Praktisi Hukum Perempuan dan Anak Maros Angkat Bicara
“RUU KUHAP harus selaras dengan KUHP (UU nomor 1 Tahun 2023) terutama dalam hal supervise dan koordinasi antara penyidikan dengan penuntutan umum. Penguatan hubungan kordinasi untuk mencegah kesalahan procedural,meningkatkan akuntabilitas serta memastikan standar hukum yang jelas,” jelas Prof Hambali.
Prof Hambali Thalib berharap dengan sistem yang lebih sinkron proses peradilan diharapkan lebih efisien ,transparan serta menghindari tumpang tindih kewenangan.
Narasumber lainnya, Ketua Dewan Kehormatan Peradi, Dr. Tadjuddin Rachman memaparkan dan menjelaskan pengalaman mendampingi klien dalam perkara pidana. Dia menceritakan keresahan dalam proses penanganan perkara di tingkat penyidikan.
Dalam FGD ini hadir beberapa penanggap diantaranya Guru Besar Hukum Pidana Universitas Negeri Makassar, Prof. Heri Tahir, Guru Besar Hukum Pidana Unhas Makassar, Prof. M. Said Karim, dekan fakultas hukum dari beberapa perguruan tinggi di Makassar dan beberapa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari instansi Kementerian Kehutanan, Balai Karantina Nasional, Bea Cukai dan Imigrasi. (*)