Terkait Muhammad Aziz Wellang yang merasa ditipu dan dibohongi sehingga melaporkan Buce Herlambang ke Polda Metro Jaya guna menyeret keterlibatan Herman Djaya sebagai pengguna Akta, Pengadilan berpendapat pemalsuan diketahui di kemudian hari sehingga Herman terlindung sebagai ”Pembeli Beritikad Baik” yang tidak tahu menahu terkait Buce Herlambang yang mencatut atau memalsukan nama Muhammad Azis Welang.
Bahkan seiring berjalannya waktu, Buce Herlambang mengakui bahwa dirinya dari awal berkomplot dengan Muhammad Azis Wellang untuk menipu Herman Djaya, termasuk disuruh memalsukan identitas kependudukan milik Muhammad Azis Wellang.
Tapi di akhir permainan Buce malah dijebak dan dijebloskan sendiri ke penjara oleh Muhammad Azis Wellang agar dia dapat mengklaim dirinya ditipu dan kehilangan tanah atau sebagai korban. “Ini merupakan modus baru penipuan yang dijalankan mafia tanah.”
Usai kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Azis Wellang mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (No.451/PDT/2015/PT DKI) dan Kasasi (No. 2870K/Pdt/2016) di Mahkamah Agung. Kedua upaya hukum lanjutan tersebut menguatkan putusan sebelumnya yang memenangkan Herman Djaya.
Usai perkaranya inkrach, Herman Djaya bermaksud melaksanakan eksekusi. Pada 21 Agustus 2019 Herman Djaya mendapat Undangan Rapat Koordinasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membahas Eksekusi Pengosongan. Pada hari H, Muhammad Azis Wellang dengan kekuatan uangnya mengerahkan ratusan anggota ormas berpakaian putih-putih sehingga eksekusi lapangan gagal karena adanya bentrokan dan kericuhan.
Di tengah frustasi dan kecewa karena gagal mengambil hak atas tanahnya, Herman Djaya malah mendapat pemberitahuan bahwa Muhammad Azis Wellang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke MA pada 11 September 2019.
Saat harapharap cemas itulah muncul seorang, sebut saja Mr.X yang yang mengaku punya akses untuk mengatur kasus di lingkungan Mahkamah Agung.
baca juga : Terima Aspirasi Mafia Tanah di Gresik, LaNyalla akan Sampaikan ke Tim Satgas Polri dan Kejaksaan
Merasa memiliki dasar hukum yang kuat dan percaya pada pengadilan, Herman Djaya tidak menggubris tawaran ”main belakang” tersebut. Di sisi lain, Herman Djaya juga makin cemas karena dapat informasi kalau Muhammad Azis Wellang melalui oknum seorang pengacara memiliki koneksi ke oknum Panitera dan Hakim MA yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali (PK).
Guna menghindari kemungkinan ”pembelokan hukum”, serta indikasi adanya anasir non-hukum yang diduga bakal mempengaruhi putusan makin kuat, pada 16 Juni 2021 Herman Djaya mengirim Memorandum No.1310/PAN/INT/HK.02/6/2021 yang diperkuat dengan surat permohonan penjelasan ke Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI pada 28 Oktober 2021.