MAROS, KORANMAKASSAR.COM — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros menyatakan bahwa Maros kini berada dalam status darurat hukum dan krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
Pernyataan ini muncul setelah dugaan kekerasan terhadap kader HMI oleh oknum polisi.
Miftahul Chair, salah satu kader HMI disebut mengalami pemukulan oleh anggota Polres Maros usai melontarkan kritik terbuka terhadap kegiatan penyuluhan hukum yang digelar bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Hotel Gammara Makassar.
Hasruli, Ketua Bidang HAM dan Lingkungan HMI Cabang Maros, menilai insiden pemukulan tersebut sebagai wajah gelap aparat yang tak siap dikritik.
Menurutnya, tindakan represif ini membuka borok kerjasama tidak sehat antara aparat penegak hukum dan elit desa.
Baca Juga : HMI Soroti Lambannya Penanganan Dugaan Korupsi di Diskominfo Maros
HMI melayangkan lima tuntutan keras, termasuk pembentukan tim khusus pemberantas kejahatan jalanan, klarifikasi terbuka Kapolres Maros, dan pengusutan pelaku pemukulan kader HMI.
“Ultimatum keras disampaikan HMI: jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, maka Kapolres Maros harus dicopot atau menyatakan mundur”, jelas Miftahul Chair, Kamis (5/6/25).
Hasruli menegaskan, HMI tak gentar dengan tekanan dan siap menggerakkan solidaritas nasional jika kasus ini diabaikan.
“Jika aparat mulai brutal terhadap mahasiswa, maka ini bukan sekadar krisis hukum — ini adalah darurat demokrasi,” pungkasnya. (Aziz)