IWO Desak Presiden Tutup Bandara Ilegal IMIP dan Usut Pejabat Pemilik Saham: “Tak Boleh Ada Negara dalam Negara”

JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Ikatan Wartawan Online (IWO) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menutup bandara ilegal yang ditemukan beroperasi di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Temuan ini memicu kehebohan nasional setelah Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa “tidak boleh ada republik di dalam republik.”

Ketua Umum IWO, Teuku Yudhistira, mengaku tidak terkejut dengan terungkapnya keberadaan bandara yang tidak memiliki perangkat negara tersebut.

“Sejak awal sebenarnya sinyal-sinyal ini sudah muncul. Bahkan Pak Prabowo saat Pilpres 2019 sudah menyinggung soal kebocoran pendapatan negara. Beliau pasti punya data valid ketika berbicara demikian,” ujar Yudhistira dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, keberadaan bandara ilegal ini merupakan ancaman langsung terhadap kedaulatan negara dan harus segera dihentikan.

“Dengan nasionalisme yang sudah kita kenal kuat dari Pak Prabowo, kami yakin beliau akan bertindak tegas. Bandara yang menjadi ancaman jelas harus ditutup,” tegasnya.

IWO juga menyampaikan hasil investigasi internal yang menemukan indikasi adanya pejabat tinggi negara yang memiliki saham di IMIP.

“Dengan perangkat negara yang lengkap—kepolisian, kejaksaan, BIN, BAIS, hingga KPK—Presiden perlu mengusut tuntas siapa pejabat yang bermain dalam bisnis hitam ini,” kata Yudhistira.

Ia menambahkan, hilangnya peran negara di bandara tersebut bukan hanya menyebabkan kebocoran pendapatan negara, tetapi juga membuka peluang terjadinya berbagai kejahatan transnasional.

“Penyelundupan narkoba dan TPPO sangat mungkin terjadi. Dulu kasus narkoba di Morowali kecil, sekarang peredarannya masif. Ini harus jadi perhatian Polri, BNN, Imigrasi, dan Bea Cukai,” ungkapnya.

baca juga : Lima Perusahaan di Kawasan IMIP Diduga Langgar Lingkungan, Warga Bahomakmur Adukan ke DPRD Morowali

Berdasarkan data yang dihimpun, IMIP merupakan konsorsium antara:

  • Shanghai Decent Investment Group (49,69%),
  • PT Sulawesi Mining Investment (25%),
  • PT Bintang Delapan Investama (25,31%).

IMIP lahir dari kerja sama Bintang Delapan Group (Indonesia) dan Tsingshan Steel Group (Tiongkok).

Pernyataan keras Menhan Sjafrie muncul setelah ia meninjau Latihan Terintegrasi 2025 TNI di Morowali pada 20 November lalu. Ia menemukan sebuah bandara yang beroperasi tanpa bea cukai, imigrasi, maupun perangkat negara lainnya.

“Ini anomali. Bandara tapi tidak memiliki perangkat negara. Celah seperti ini sangat rawan bagi kedaulatan ekonomi,” katanya.