JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menyoroti kondisi fiskal pemerintah serta menurunnya porsi anggaran untuk daerah dalam diskusi bersama sejumlah guru besar dan praktisi pemerintahan serta otonomi daerah di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (15/3).
Dalam keterangannya usai diskusi, Kalla menegaskan bahwa kemajuan negara sangat bergantung pada kemajuan daerah.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang terdiri dari banyak daerah harus memastikan pembangunan di tingkat daerah berjalan optimal agar kesejahteraan masyarakat meningkat.
“Negeri ini terdiri dari daerah-daerah. Maka daerah juga harus maju untuk memajukan masyarakat,” kata Kalla.
Baca Juga : Jusuf Kalla Desak Polisi Usut Tuntas Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Ia juga menyinggung kondisi defisit anggaran negara yang dinilai berisiko apabila terus meningkat.
Menurutnya, semakin besar defisit maka beban pembayaran cicilan dan bunga utang juga akan meningkat sehingga memperbesar rasio utang terhadap anggaran negara.
Kalla menjelaskan, secara aturan rasio utang terhadap produk domestik bruto masih memiliki batas tertentu. Namun jika rasio tersebut meningkat hingga mendekati 40 persen bahkan 50 persen, kondisi tersebut dapat berbahaya bagi keberlanjutan fiskal negara.
Meski demikian, ia mengakui dalam kondisi ekonomi saat ini pemerintah sulit menekan defisit di bawah tiga persen, terutama jika harga minyak dunia meningkat yang berpotensi menaikkan beban subsidi pemerintah.
“Kalau harga minyak naik, subsidi naik, maka defisit pemerintah juga akan makin besar,” ujarnya.
Selain itu, Kalla juga menyoroti penurunan porsi transfer anggaran ke daerah. Ia menyebut pada masa sebelumnya porsi anggaran yang dikelola daerah mencapai sekitar 30 persen dari total belanja negara. Namun saat ini jumlah tersebut tersisa sekitar 17 persen.
Menurutnya, kondisi itu dapat berdampak pada pembangunan infrastruktur daerah serta kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, seperti pengelolaan sekolah dasar hingga sekolah menengah.
Baca Juga : Komunikolog Soroti ‘Jurang Komunikasi’ Pemerintah dan Masyarakat, Dibahas dalam Diskusi Bersama Jusuf Kalla
“Daerah juga bertanggung jawab pada pendidikan, kesehatan, SD, SMP, SMA. Kalau porsinya terus menurun, maka infrastruktur daerah dan kualitas pendidikan bisa menurun,” kata Kalla.
Ia mengingatkan pemerintah agar memperhatikan kembali alokasi anggaran bagi daerah, mengingat daerah merupakan bagian penting dalam struktur negara.
Jika porsi anggaran terus menyusut, ia menilai kondisi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat bisa menghadapi tekanan di masa mendatang.
Sementara itu,Diskusi tersebut dihadiri sejumlah akademisi dan praktisi antara lain, Prof. Irfan Ridwan Maksum (UI), Prof. Aditya Perdana (FISIP UI), Prof. Djohermansyah Djohan (i-Otda), Prof.Ahmad Fairuz,Lili Romli (BRIN), Prof. Hanif (UT), Prof. Trubus (Trisakti), Prof. Muhadam Labolo (IPDN), Dr. Riant Nugroho (UNJ), Armand (KPPOD), Prof. Satya Arinanto (FH UI), Prof. Mulyadi (BRIN).yang membahas perkembangan sistem pemerintahan daerah serta tantangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. (*)
Komentar