Menurutnya, baju seragam yang dituduhkan dipesan dari luar daerah kota Makassar adalah miss komunikasi, karena saat seleksi terbuka, banyak penyedia dari luar daerah yang memasukkan daftar untuk ikut seleksi, tetapi tidak sampai ditahap approve (pembelian dan pemesanan).
“Terkait penyedia dari luar daerah ini Kadisdik dan Kabid jelas telah memperhitungkan estimasi biaya yang lebih besar, seperti ongkos kirim dan juga estimasi pengerjaan (jarak tempuh dan waktu “durasi”) serta evaluasi ketika ada kesalahan yang akan mengalami kesulitan penukaran jika terjadi kesalahan”, terangnya.
Mestinya, kata Fadel, Ormas RESOPA menyoroti beberapa kejadian yang saat ini lagi viral. Dimana terdapat indikasi bahwa ada beberapa sekolah justru melakukan praktik jual beli seragam yang jelas dilarang oleh pemerintah Kota.
“Harusnya Ormas RESOPA itu justru kritisi beberapa sekolah yang masih menjual seragam kalau mau memuliakan Kota Makassar. Tapi mungkin memang tidak Mulia cara berpikirnya, Piti Kana-kanai. Ayolah yang baik kita akui baik, yang buruk ya kita sikat bersama. Seperti ada beberapa kepala sekolah yang masih nakal, harusnya itu kita sikapi karena entah apa maksudnya masih menjual seragam dan siapa yang suplai itu seragamnya, kenapa ngotot tetap menjual”, katanya.
Menurutnya, dengan adanya program seragam sekolah yang disalurkan secara gratis ini, kita mesti banyak bersyukur dan berterima kasih atas upaya pemerintah Kota dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Kota Makassar.
baca juga : Disdik Makassar Pastikan Distribusi Seragam Sesuai Aturan, Siap Evaluasi Jika Penyedia Bermasalah
“Coba bayangkan berapa banyak hemat uang yang bisa tadinya harus dibelikan seragam, tapi kini dipakai untuk kebutuhan lain, terkhusus Wali Kota bapak Munafri Arifuddin dan Kadisdik Bu Achi, serta Ketua Panitia SPMB, Dr. Syarif yang juga merupakan Kabid SMP, harusnya diberikan apresiasi atas kinerja yang sangat mulia ini”, ungkapnya.
“Dan kami harapkan kepada semua dengan adanya pakaian seragam sekolah gratis, pihak lain jangan menganggu dan “Piti Kana-kanai”. dimana kerugian negara/kerugian APBD? karena belum ada hasil audit APIP dan APH, janganlah membangun opini tidak baik”, tukasnya. (*)
Komentar