“Ini semua kami bahas bersama dengan Komisi VIII untuk dimatangkan persiapan berikut mitigasinya,” tutur Oman.
“Koordinasi dan komunikasi intensif dengan Komisi VIII akan terus dilakukan untuk menghasilkan skema dan mitigasi terbaik, sembari update kebijakan penyelenggaraan haji dari Arab Saudi,” sambungnya.
Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengapresiasi peta masalah dan mitigasi solusi yang disiapkan Kemenag. Menurutnya, mitigasi haji 2021 ini menjadi penting dan krusial karena menyangkut pelayanan maksimal bagi calon jemaah haji.
“Saya apresiasi. FGD ini sangat produktif untuk mematangkan sejumlah persiapan yang disusun Ditjen PHU berikut mitigasinya,” ujar Yandri.
Dalam kesempatan itu, Yandri juga menjanjikan untuk segera menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Agama, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Gugus Tugas Covid-19 untuk membantu mensinergikan skema mitigasi penyelenggaraan haji 2021.
Hal senada disampaikan Ace Hasan Syadzili. Dia mengapresiasi Plt. Dirjen PHU beserta jajarannya karena telah menyiapkan mitigasi penyelenggaraan haji 2021 yang sangat responsif menyiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.
baca juga : Konsul Haji: Izin Pembukaan Umrah Belum Diumumkan Secara Resmi oleh Saudi
Anggota Komisi VIII lainnya, Bukhori Yusuf, meminta agar Kemenag jangan lengah dan tetap memperhitungkan kemungkinan haji masih dalam situasi belum normal.
“Meski misalnya sudah ada vaksin, tetap harus diantisipasi bahwa penyelenggaraan ibadah haji masih dalam masa transisi. Jadi, perhitungan biaya haji pun harus disesuaikan”, ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi VIII lainnya, Nanang Samodra dan Diah Pitaloka. Keduanya menambahkan agar peta masalah dan skema mitigasi yang sudah disusun itu segera diturunkan lebih rinci, untuk kemudian dibahas bersama lagi dengan skema anggaran yang disesuaikan.
Humas