JENEPONTO, KORANMAKASSAR.COM — DPD KNPI Jeneponto dan Bappeda Kab. Jeneponto melaksakan Bimbingan Tehnis Pelaksaan Survey Pengentasan Kemiskinan Ekstrim di Kab. Jeneponto
Kemiskinan ekstrim di Jeneponto saat ini berjumlah 966 KK yang tersebar di 11 kecamatan berdasarkan data Bappeda. Jeneponto selalu dikaitkan sebagai daerah tertinggal kedua setelah Pangkep dari 24 kabupaten yang ada di sulawesi selatan.
Melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah upaya mengidentifikasi lebih detail dari 966 dengan by name, by adress.
“Kegiatan kolaborasi ini adalah bentuk tanggungjawab KNPI Jeneponto memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah lewat teman teman surveyor yang melibatkan pengurus kecamatan untuk ikut dan terlibat langsung dalam pengentasan kemiskinan ekstrim ini”,.kata ketua KNPI, M. Ruslan, selasa (3/3/25).
Kegiatan kemiskinan ekstrim ini tidak sertamerta dilakukan melainkan berdasar dari audience bersama OPD terkait baik BPS, PTSP, Disnaker, Dinas Koperasi, Dinas perindustrian dan Bappeda. Sehingga hadirlah inisiasi KNPI untuk ambil bagian untuk terlibat lebih detail lagi tentang apa yang menjadi kendala sehingga masyarakat masuk miskin ekstrim.
Baca Juga : Pemkab Jeneponto Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026
Dalam sambutannya kepala Bappeda Alfian Syam juga berharap kolaborasi ini dengan KNPI Jeneponto, mampu menyajikan data pembanding sebagai upaya pengentasan karena kemiskinan ekstrim ini berbagai macam kategori termasuk kemampuan taraf ekonomi, pendidikan dan kesehatan”.
“Lewat survey ini kita akan lebih tahu lagi apa yang mengakibatkan sehingga mereka masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim dan sebagai upaya kedepan dalam melakukan program disetiap OPD tentu tepat sasaran”, tambahnya.
Harapan dengan terlaksananya kegiatan bimtek ini bisa mengurangi angka kemiskinan ekstrim dan program yang dilaksanakan pemerintah tentunya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Jeneponto. (*)