MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Komando Pusat Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) periode 2025–2027 resmi dilantik dalam sebuah seremoni khidmat di Hotel Kyriad Haka Makassar, Jumat (13/02/2026) malam.
Mengusung tema “Memperkokoh Panji Perjuangan Gerakan Aktivis Mahasiswa sebagai Pilar Perubahan Sosial”, kegiatan ini berlangsung penuh semangat dan dihadiri puluhan perwakilan organisasi mahasiswa serta kepemudaan.
Ketua Panitia Pelaksana, Akmal Yusran, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader dan senior GAM yang telah berkontribusi menyukseskan pelantikan, baik secara materi maupun nonmateri.
Dalam momentum tersebut, Andi Fajar Wasis resmi dilantik sebagai Panglima Besar GAM periode 2025–2027, menggantikan La Ode Ikra Pratama.
Baca Juga : Belum Dilantik, GAM Tancap Gas Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD
Dalam pidato perdananya, Fajar menegaskan komitmennya untuk membawa pembaruan dalam kepemimpinan tanpa meninggalkan prinsip dasar perjuangan organisasi.
Ia menegaskan bahwa GAM akan tetap konsisten menjadi garda terdepan dalam melawan penindasan serta memperjuangkan demokrasi kerakyatan.
“Penindasan adalah musuh abadi GAM. Demokrasi kerakyatan adalah tawaran tetap kami, dan semangat kemenangan rakyat adalah jiwa perjuangan GAM,” tegasnya disambut semangat para kader.
Dengan estafet kepemimpinan ini, diharapkan GAM semakin kokoh sebagai pilar perubahan sosial dan terus menjadi kekuatan moral dalam mengawal kepentingan rakyat, khususnya di Kota Makassar.
Pelantikan tersebut juga dirangkaikan dengan Dialog Kebangsaan bertajuk “Wacana Pilkada Melalui DPRD: Membunuh Karier Politik Anak Muda dan Masyarakat Proletar”.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Anwar Purnomo, praktisi hukum Adhi Bintang, serta Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Sulsel, Dr. Muhlis Mas’ud.
Baca Juga : Milad ke-13 GAM, Tanam Pinus di Malino Jadi Simbol Perlawanan terhadap Pembalakan Liar
Dialog berlangsung dinamis dengan penekanan pada pentingnya literasi politik dan partisipasi publik dalam merespons setiap wacana kebijakan.
Para narasumber sepakat bahwa ruang diskusi harus tetap terbuka agar masyarakat dapat memahami aspek konstitusional, historis, serta dampak sosial dari setiap gagasan yang berkembang.
Melalui pelantikan dan dialog kebangsaan ini, GAM menegaskan posisinya tidak hanya sebagai gerakan advokasi, tetapi juga sebagai ruang edukasi politik yang konstruktif, solutif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)
Komentar