MAROS, KORANMAKASSAR.COM — Undangan konsolidasi yang dialamatkan kepada Ormas se-kabupaten Maros yang diinisiasi Muh. Bakri mengatasnamakan Ketua Gerakan Anti Narkoba Kabupaten Maros. Dimana isi undangan tersebut menyerukan penolakan Suhartini Bohari sebagai Pejabat Sementara Bupati Maros.
Menurut Ketua Laskar Merah Putih kabupaten Maros yang juga menerima undangan menyatakan tidak akan terlibat dalam gerakan yang diinisiasi Muh. Bakri.
“Gerakan tersebut sangat tendensius dan nampak sebagai gerakan politik. Bagaimana mungkin seorang ketua Granat Maros hanya melihat satu sisi saja yakni hasil tes pemeriksaan kesehatan oleh BNN Sulsel tanpa mempertimbangkan hasil tes pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh BNN DKI Jakarta yang memiliki otoritas sebagai lembaga negara yang sah”, kata Alfian Palaguna, Senin (23/9/24).
Memang publik sudah mengetahui betul bahwa ada dua hasil tes kesehatan oleh Badan Narkotika Nasional, yakni oleh BNN Sulsel yang menyatakan positif Amphetamin dan Methapethami namun BNN menyatakan hasil negatif.
“Dan sejauh ini tidak ada satupun pihak yang membantah keabsahan hasil tes pemeriksaan kesehatan BNN di Jakarta sehingga hal tersebut adalah bukti autentik bahwa Hj. Suhartina tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika”, beber Alfian.
Sebelumnya, Granat juga menyerukan agar dilakukan rehabilitasi atau pidana terhadap Hj. Suhartina sebagaimana pemberitaan pada laman media siber tribun timur tertanggal 21 September 2024, desakan ini sangat politis dan tidak logis.
“Bagaimana mungkin dilakukan rehabilitasi sedangkan hasil pemeriksaan terbaru Hj. Suhartina Bohari “Tidak Terindikasi” penyalahgunaan narkotika sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika BNN Nomor: SKHPN-69633/IX/3100/2024/BNN tertanggal 09 September 2024”, ungkapnya.
Baca Juga : Wakil Bupati Maros Tak Lolos Tes Kesehatan, Nirwana Minta Semua Pimpinan SKPD Jalani Tes Urine
Bagi Alfian gerakan tersebut adalah diduga merupakan gerakan yang ditunggangi kepentingan politik, Dan publik tahu betul sepak terjang Muh. Bakri dalam pencalonan periode pertama Maros Keren.
Dengan sangat mudah publik dapat menebak ke mana arah gerakan tersebut apalagi yang bersangkutan dengan sendirinya membuka mata publik bahwa ujung dari gerakan ini adalah untuk menggagalkan Hj. Suhartina sebagai Pejabat Sementara Bupati Maros.
“Mari kita jaga dan wujudkan pilkada damai, menjaga situasi khamtibmas dalam pelaksanaan pilkada kabupaten Maros sekiranya semua pihak agar lebih menahan diri dan tidak terprovokasi apalagi menjadi bagian dari gerakan-gerakan politik yang sewaktu-waktu dapat memicu kemarahan publik”, pinta Alfian. (*)