Berdasarkan data BNPB, pada periode Februari 2020 hingga Februari 2021 terdapat total 3.253 bencana yang jika dihitung rata-rata, terjadi 9 kali kejadian bencana tiap harinya.
“Presiden telah menekankan pentingnya pencegahan dan mitigasi dalam menghadapi kebencanaan. Koordinasi yang baik akan memberikan dampak positif terhadap upaya-upaya menyelamatkan bangsa kita, karena Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi,” tutur Kepala BNPB.
Sejumlah upaya mitigasi bencana yang dilakukan Kemenhub di pelabuhan diantaranya yaitu, memasang Warning Receiver System New Generation (WRSnGen) untuk membantu proses pendeteksian dini terjadinya gempa bumi dan tsunami di wilayah Indonesia yang telah terpasang di 316 lokasi.
Pada tahun 2021 ini, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut akan menambah pemasangan WRSnGen di 100 lokasi baru dan terintegrasi dengan 23 unit fasilitas Vessel Traffic Service yang dimiliki Kemenhub. Sistem peringatan dini ini diletakan pada lokasi-lokasi prioritas seperti di pelabuhan Bakauheni, Bali, Ambon, Teluk Bayur, dan Marine Command Center (MCC) Kantor Pusat.
baca juga : Kemenhub Tingkatkan Penjagaan dan Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Ilegal di Perairan Indonesia
Selain itu, Kemenhub juga menyiapkan kurang lebih 100 SDM dan kapal –kapal patroli yang terdiri dari : 75 kapal Navigasi dan 41 kapal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia untuk mendukung penanganan musibah bencana.
Sementara itu di sektor udara, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan pemetaaan sarana prasarana dan jaringan pelayanan rawan bencana. Misalnya dengan menetapkan bandara yang memiliki landas pacu/runway minimal sepanjang 1400 meter atau lebih agar bisa didarati pesawat sejenis Hercules atau pesawat kargo A400 yang biasa digunakan untuk memberikn bantuan ke daerah bencana.
Sejumlah langkah lainnya juga disiapkan, seperti : pelaksanaan sosialisasi Get Airport Ready For Disaster (GARD) kepada Operator Bandara, dan menyiapkan SDM tim reaksi cepat; melaksanakan pengadaan fasilitas operasi portable dan teknologi informasi; dan juga melakukan pemasangan peralatan Early Warning pada bandar udara rawan bencana.
Rakornas yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo ini dihadiri oleh sejumlah instansi terkait seperti : BNPB, Kemenhub, KemenESDM, Kemen PUPR, Kemenparekraf, BPPT, LIPI, BMKG, dan pemerintah daerah. Salah satu arahan Presiden dalam rakor ini yaitu kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dan tidak boleh ada ego sektoral ataupun ego daerah. (GD/RDL/LA/JD).