ENREKANG, KORANMAKASSAR.COM — Komisi 3 dan beberapa anggota DPRD Enrekang bersama Dinkes Enrekang dan Direktur UPTD RSUD Massenrempulu rencananya akan berangkat ke Jakarta pada hari Senin mendatang untuk bertemu langsung dengan Kemenkes RI.
Hal ini terkait adanya 227 tenaga honorer di RSUD Maspul yang datanya tidak terinput sehingga dipastikan tak dapat ikut seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak lama lagi akan berlangsung.
Anggota DPRD Enrekang Komisi 1, Mustain Sumaele menjelaskan ada miskomunikasi antara Dinas Kesehatan dan pihak RSUD.
Jumat,04/11
” Dinkes mengirim informasi melalui WA ke RSUD bahwa diminta segera dibuatkan data mereka dalam bentuk Exel ternyata pesannya tidak sampai hingga penerimaan data ditutup “. Ujar Mustain.
Salah satu tenaga honorer di RSUD Maspul menjelaskan, pada saat update kedua, data mereka tidak masuk itu pertanggal 1 April 2022. Hal ini disebabkan adanya pergantian Admin pada bagian pengimputan data yang berganti dan keluar dari group WA sehingga seluruh informasi tidak masuk ke pihak RSUD.
” Makanya data kami tidak masuk per 1 April 2022. Tim dari Dinkes pernah bertanya kenapa datanya tidak masuk. Yang kami sesalkan kenapa baru disampaikan data kami tidak masuk saat penerimaan sudah lewat. Seandainya disampaikan sebelumnya pasti masalah ini tidak muncul. Kalaupun ternyata lewat WA pesan tidak sampai kan tidak ada salahnya disampaikan secara lisan”. Ujar sumber dari Tenaga Honorer RSUD Maspul.
Untuk itu, mereka berinisiatif mendatangi DPRD Enrekang untuk meminta bantuan dan jalan keluarnya dari masalah yang mereka hadapi.
” Melalui Direktur kami meminta bantuan untuk di fasilitasi bertemu dengan anggota DPRD. Kami ingin agar data kami bisa tervalidasi kembali”. Ujarnya.
Dengan adanya masalah ini, Mustain berharap ada solusi yang diperoleh setelah bertemu dengan Kemenkes RI hari Senin nanti. Ini masalah ratusan Nakes yang tak dapat kesempatan untuk ikut seleksi PPPK.
baca juga : Setahun Lebih Jasa Jaga Malam Tak Dibayar, Nakes RSUD Maspul Enrekang Kecewa
Apalagi anggaran daerah hanya dapat membayar gaji honorer hingga November 2023. Jika mereka tidak dibukakan jalan untuk ikut seleksi PPPK maka mereka Terancam hanya sampai bulan November 2023 setelah itu tidak lagi ada yang namanya tenaga honorer.
Mustain mengatakan ada Kurang lebih 4000 tenaga honorer di Enrekang. Tahun 2022 Kabupaten Enrekang mendapat kuota 719 dengan rincian Formasi guru 365 orang, Tehnis 38 orang dan Tenaga kesehatan 316 orang.
” Kita akan berusaha memperjuangkan Nakes RSUD Maspul ke Kemenkes RI, semoga masih bisa dibukakan kran agar data mereka bisa di input, tapi kalau tidak lagi dibuka kesempatan Yaa apa boleh buat’. Pungkasnya. (ZF)