koranmakassarnews.com — Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sulawesi Selatan, tidak ingin melakukan perlindungan hukum terhadap kader PP yang terlibat Kasus Narkoba.
Hal tersebut diutarakan Diza Ali selaku Ketua MPW PP Sulawesi Selatan dihadapan seluruh kader loreng oranye hitam, saat pelantikan Pengurus Badan Penyuluh dan Pembelaan Hukum (BPPH) di Hotel Aryaduta, Sabtu (5/12/220).
Dia menegaskan, bagi seluruh kader PP yang berhadapan kasus Hukum sepanjang kasus tersebut sesuai kaidah hukum, bukan abal-abal maka PP Sulawesi Selatan akan pasang badan untuk melakukan perlindungan hukum.
Namun sebaliknya jika ada kader PP terlibat kasus Narkoba, PP Sulawesi Selatan tidak akan pasang badan pada kader tersebut, PP memberikan lampu hijau bagi para penegak hukum untuk segera ditindak, tegas Diza.
baca juga : Wakil Ketua MPO Pemuda Pancasila Luwu, Arham Basmin Hadiri Ratas Forkompimda
Sementara ditempat yang sama Ketua BPPH PP Sulsel masa bakti 2020-2024, Andi Arfan Sahabuddin, SH, MH berjanji akan melaksanakan amanah menjalankan roda organisasi ini sesuai AD/ART dan PO Pemuda Pancasila dan dirinya bersama pengurus akan selalu siap membela kader PP dan masyarakat yang terlibat masalah hukum serta menggelar penyuluhan hukum agar masyarakat sadar akan hukum.
“Insha Allah usai pelantikan ini kami langsung bekerja dan melakukan konsolidasi membentuk BPPH Cabang di 24 kab/kota di Sulsel”, jelas Arfan.
Pelantikan BPPH Sulsel ini dihadiri Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Ibrahim Palino., SH., MH, Kejati Sulsel, Polda Sulsel, Sekretaris MPW PP Sulsel, Sibali, SE, SH dan Ketua OKK MPW PP Sulsel, Zulkifli Thahir. Badan Pengusaha Pemuda Pancasila (BPPP) Sulsel, BLH PP Sulsel, Bakor PP Sulsel, Kessos PP Sulsel, Srikandi PP Sulsel, Sapma PP Sulsel, Buruh & Pekerja PP Sulsel, Ketua ketua MPC PP se-Sulsel, PC BLH Maros, dan Komando Inti (Koti) PP Sulsel serta seluruh kader. (*)