MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) berencana membantu nelayan dengan menyediakan 200 unit Vessel Monitoring System (VMS) secara gratis melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel.
Bantuan ini ditujukan bagi nelayan yang telah melakukan migrasi dokumen.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulsel pada Kamis 10 April 2025 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel.
Selain VMS beberapa masalah nelayan juga turut dibahas, termasuk PIT dan Surat Laik Operasi (SLO).
Diketahui pertemuan itu dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel DR. M. Ilyas, ST, MSc, Kabid Petikemas Tangkap, A. Mei Agung, S.ST.Pi, Ketua HNSI Sulsel, Ir. H.A. Chairil Anwar, MM, Sekretaris HNSI Sulsel, H.A. Baso Mappaewa, SPi, beserta pengurus lainnya.
“Rencananya, perwakilan nelayan Sulsel akan bertemu dengan Gubernur Sulsel pada Senin atau Selasa minggu depan untuk membahas permasalahan yang dihadapi nelayan”, ungkap Chairil Anwar.
Selain itu, Pemprov Sulsel dan HNSI Sulsel juga akan mengajukan surat untuk bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta guna mencari solusi agar nelayan bisa mendapatkan SLO dan SPB untuk melaut.
baca juga : HNSI Sangkarrang Bakal Gelar Unjuk Rasa Terkait Pemberhentian Pembelian BBM Jenis Solar Kepada Nelayan
“VMS sendiri merupakan sistem pemantauan kapal perikanan yang digunakan untuk memantau pergerakan dan aktivitas kapal perikanan melalui satelit”, jelas Kadis Kelautan dan Perikanan Sulsel.
Dengan adanya VMS, pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
“Namun, beberapa pihak telah mengkritisi kebijakan VMS dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meninjau kembali kebijakan ini”, pungkas M. Ilyas. (*)