“Kalaupun lulus itu batal demi hukum dan harus dikeluarkan dan diproses pidana baik orang tua siswa dan operator, maupun Kepsek, Panitia PPDB dan Kadis yang melakukan pembiaran,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Harian DPP LiRI, Andi Fajar, SH menyoroti sikap Kadis Pendidikan Provinsi Sulsel yang menggembor-gemborkan keberhasilan PPDB di beberapa media online.
“Apanya yang berhasil nah pelaksanaannya di lapangan banyak melanggar juknis termasuk tidak menghubungi calon siswa untuk diverifikasi. Belum lagi dugaan banyaknya pelanggaran hukum dan juknis terkait penggunaan KK dan sertifikat palsu. Alhasil sehari sudah digemborkan ke media Ketua Panitia PPDB sekaligus Kabid SMA dicopot dari jabatannya,” ungkapnya.
baca juga : Ada Data Siluman PPDB Online, LSM Perak Minta Diknas Pendidikan Sulsel Transparan
Fajar juga mengatakan akan turun ke lapangan aksi besar-besaran mendesak Plt Gubernur Sulsel mencopot Kadis Pendidikan.
“Kami sudah koordinasikan terkait aksi unjuk rasa, agar Kapolrestabes segera menindaklanjuti dan tidak tinggal diam terjadi dari tahun ke tahun. Polrestabes Makassar harus memutus mata rantai pemalsuan ini apapun alasan orang tuanya dalam berusaha segala upaya meloloskan anaknya di sekolah negeri,” paparnya.
Tidak hanya Kadis Pendidikan Provinsi yang diminta dicopot, namun juga Kadis Pendidikan Kota Makassar.
“Sekolah-sekolah strategis yang ada di tengah kota sangat memungkinkan hasrat pemalsu KK dan sertifikat untuk melakukan tindak kejahatan,” tambah Fajar. (*)