Kasus ini seharusnya ditangani secara cepat dan berpihak pada korban, mengingat adanya aturan tegas yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, serta mempermudah proses pembuktian dengan memperhatikan kondisi korban yang masih rentan.
1. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS):
Pada pasal 27, menegaskan bahwa keterangan korban dan/atau saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah, tanpa perlu menunggu banyak saksi lain.
Pasal 25 ayat (2) memperluas jenis alat bukti termasuk hasil visum, rekam medis, bukti digital (chat, video), serta hasil pendampingan psikologis.
Pasal 30, mewajibkan aparat penegak hukum memberi perlindungan dan pendampingan terhadap korban sejak awal proses hukum.
2. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23/2002) :
Pasal 64A, menyatakan anak korban berhak atas perlindungan khusus, termasuk rehabilitasi medis dan sosial, serta pendampingan psikologis.
3. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:
Pasal 5 dan 10A, memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, hukum, dan sosial, serta jaminan proses hukum yang adil.
4. KUHAP Pasal 184, menyebutkan bahwa alat bukti sah meliputi:
* Keterangan saksi,
* Keterangan ahli,
* Surat (misalnya hasil visum),
* Petunjuk,
* Keterangan terdakwa.
UU TPKS kemudian menambahkan bukti digital dan hasil psikologis sebagai alat bukti tambahan yang sah.
Dengan melihat fakta bahwa ibu korban menyaksikan langsung tindakan pelaku, adanya bukti medis dari rumah sakit, dan kondisi psikologis korban yang terganggu, maka secara hukum, unsur pembuktian awal telah terpenuhi dan penyidikan seharusnya bisa segera ditingkatkan ke tahap lebih lanjut.
baca juga : Ketua PKK Makassar Siap Tingkatkan Kolaborasi dengan DPPPA, Perkuat Peran Perempuan dan Anak
Kasus ini menyoroti bagaimana lambatnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, bahkan ketika bukti awal telah tersedia. Korban berisiko mengalami trauma jangka panjang apabila tidak segera mendapat pendampingan, perlindungan, dan keadilan.
Koordinasi antara penyidik, lembaga layanan korban, serta dukungan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapat keadilan yang layak dan pemulihan yang utuh. (Restu)