PAREPARE, KORANMAKASSAR.COM — DPRD Parepare menggelar Rapat Paripurna, terkait pandangan terakhir fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020. Ada Enam Fraksi DPRD Kota Parepare, yang memaparkan pandangan terakhir.
Di antaranya, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi (FPBD), Fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat (Fakar), Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Parepare, kamis (28/11/2019).
Ada yang berbeda dari pandangan terakhir fraksi kali ini, dari enam fraksi tersebut, ada lima yang menyetujui dan satu fraksi yang menolak. Penolakan itu datang, dari Fraksi Nasdem.
“Kami dari Fraksi Nasdem, dengan tegas menolak APBD 2020. Sebab KUA-PPAS APBD Parepare berbeda apa yang kita bahas, kenapa berbeda memang ada perubahan dari kita, tetapi perubahan itu langsung di lakukan oleh eksekutif yang mestinya perubahan itu, nanti pada saat pembahasan di banggar, “Kata Ketua Fraksi Nasdem yang di bacakan langsung oleh, Yasser Latief.
Lebih lanjut Yasser Latief menjelaskan, karena adanya program kerja sama yang di lakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dan itu sudah adanya APBD yang keluar sebelumnya, tetapi tidak berlandaska pengusulan DPRD. Dalam aturan yang di sebutkan, dalam kerjasama luar negeri itu harus dengan persetujuan DPRD.
“Kamipun disini, tidak berbicara masalah item dan angka di dalam APBD, tetapi kami bahas adalah bagaimana sikap eksekutif yang terkesan jalan sendiri, dalam beberapa persoalan strategi, sementara harusnya itu ada perstujuan dari DPRD”, tambah Yasser.
Selain itu, kata Yasser bahwa banyak sekali jabatan yang lowong di Pemerintahan menurutnya sangat mengganggu kinerja aparat pemerintahan dan berdampak tidak maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat. Apa yang kita lakukan ini, mungkin tidak berarti apa – apa, sebab fraksi Partai Nasdem saja menolak dan sebagian besar anggota DPRD Menerima. Tetapi pesan yang ingin kami sampaikan bahwa, komitmen Pemerintah Kota (Pemkot), untuk taat pada anggaran dan administrasi, itu harus di buktikan di lapangan, tidak sekedar kalimat- kalimat bombastik, tuturnya.
baca juga : Parepare Kembali Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Dari Ombudsman RI, Satu Satunya Kota di Sulsel
Sedangkan menanggapi sikap salah satu fraksi yang menolak RAPBD 2020. Wali Kota Parepare, HM. Taufan Pawe mengatakan, hal itu wajar, pandangan mereka bisa saja berbeda. Sangat wajar dia punya pandangan, terkait program yang di maksud dan mungkin belum di lakukan pendalaman.
Di ketahui sebelumnya, HM. Taufan Pawe telah memaparkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare tahun 2020, di hadapan anggota DPRD Parepare pada rapat sebelumnya. (Sis)