“30 ribu buruh korban PHK akibat pemberlakuan Omnibus Law sudah siap untuk bergabung. Kita harus luruskan kembali arah bangsa yang sudah melenceng jauh,” kata Ida.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sependapat jika arah perjalanan bangsa ini mesti diluruskan karena sudah melenceng jauh dari konstitusi.
“Namun, cara-cara yang ditempuh juga harus sesuai dengan Undang-Undang. Jangan sampai kita mau meluruskan arah perjalanan bangsa ini dengan cara-cara yang inkonstitusional,” kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, sebagai bagian dari rakyat, ARM mempunyai hak melekat yang tak dapat diganggu-gugat untuk mengontrol jalannya pemerintahan.
“Tapi sekali lagi, harus konstitusional. ARM juga punya hak untuk mengontrol laju jalannya pemerintahan. Justru bagi saya, seharusnya kita berterimakasih terhadap semua elemen yang melakukan kontrol terhadap pemerintah, karena kepedulian itu masih ada,” kata LaNyalla.
baca juga : Ketua DPD RI Minta Pemerintah Desak PBB Beri Sanksi Israel Terkait Bentrok di Al-Aqsa
Sebagai Pimpinan Lembaga Negara, LaNyalla mengaku menjalankan amanah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. Sejauh ini, katanya, sudah banyak aspirasi yang diterima oleh DPD RI.
“Ada banyak sekali aspirasi yang kami terima dan tampung. Kami akan meneruskan aspirasi itu kepada pemerintah, termasuk apa yang disampaikan oleh Presidium ARM hari ini,” tutur LaNyalla.(*)
Sumber : BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA www.lanyallacenter.id