MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Janji kampanye Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk menghadirkan demokrasi hingga ke tingkat paling dasar masyarakat resmi terwujud. Sebanyak 6.032 Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) periode 2025–2030 dilantik secara serentak di Lapangan Karebosi, Senin (29/12/2025).
Pelantikan tersebut menjadi tonggak sejarah demokrasi lokal di Kota Makassar, karena seluruh RT dan RW yang dilantik merupakan hasil pemilihan langsung oleh warga di wilayah masing-masing. Dari total tersebut, terdiri atas 5.027 Ketua RT dan 1.005 Ketua RW yang akan menjadi garda terdepan pelayanan publik di tingkat lingkungan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.
“RT dan RW yang telah dilantik memiliki sejumlah indikator kinerja utama yang harus segera dijalankan,” tegas Munafri.
Indikator pertama yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan sampah. Munafri menekankan pentingnya peran RT dan RW dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, khususnya terkait kebijakan subsidi pembayaran retribusi sampah.
“Subsidi sampah ini diberikan kepada kelompok masyarakat dengan kriteria tertentu. RT dan RW harus turun langsung menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” jelasnya.
Indikator kedua berkaitan dengan sistem pengelolaan sampah terintegrasi yang melibatkan partisipasi aktif warga. Menurut Munafri, keterlibatan masyarakat menjadi kunci menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
Indikator ketiga adalah ketertiban dan keamanan lingkungan. Munafri menekankan pentingnya data kependudukan yang akurat di setiap RT, termasuk pendataan penduduk nonpermanen.
“Ke depan, pelaporan warga pendatang akan kembali diberlakukan agar keamanan lingkungan benar-benar terjaga,” ujarnya.
baca juga : Resmikan Sekretariat PPNI, Wali Kota Makassar: Perawat Wajah Pemerintah di Pelayanan Kesehatan
Ia menambahkan, sistem keamanan lingkungan harus dijalankan secara kolektif dengan melibatkan unsur TNI dan Polri sebagai mitra strategis pemerintah.
Indikator keempat adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah Kota Makassar, kata Munafri, akan memberikan dukungan agar kegiatan ekonomi warga dapat tumbuh dan berkelanjutan.
“Tugas RT dan RW memang tidak ringan. Namun, peran utamanya adalah menjadi penghubung dan penyampai informasi resmi pemerintah kepada masyarakat,” imbuh Munafri.
Ia juga menegaskan pentingnya penataan ruang publik, khususnya terkait parkir dan aktivitas berjualan yang berpotensi membahayakan keselamatan warga.
“Tidak dilarang mencari nafkah, tetapi harus dilakukan di tempat yang semestinya. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas,” tegasnya.