MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menerima kunjungan kerja Bupati Sarolangun, Provinsi Jambi, H. Hurmin, SE, di Kota Makassar di ruang rapat Sekda Makassar, Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (11/2).
Pada kesempatan itu, Sekda Makassar Andi Zulkifly didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar Muh Roem dan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar A Ato Rakhmawan.
Sekda Makassar Andi Zulkifly menyampaikan kunjungan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman dan pembelajaran, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tata kelola pemerintahan.
Dalam pertemuan itu, Sekda Zulkifly memaparkan kondisi dan tantangan Kota Makassar sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa yang tersebar di 153 kelurahan.
Andi Zulkifly menuturkan, PAD Kota Makassar terus menunjukkan tren positif. Pada tahun lalu, PAD tercatat sebesar Rp1,9 triliun, dan tahun ini ditargetkan bisa meningkat.
Namun demikian, pemerintah pusat melakukan pemotongan dana transfer daerah hingga Rp500 miliar, yang berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah.
“Biasanya pemotongan dana transfer dari pusat bisa mencapai 10 persen. Ini tentu memengaruhi keuangan daerah, tetapi kami tetap berupaya melakukan optimalisasi anggaran agar seluruh program prioritas tetap berjalan dan menyentuh masyarakat,” ujar Andi Zulkifly.
Ia menjelaskan struktur perekonomian Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh berbagai sektor, seperti perumahan, perkantoran, dan komunikasi, yang sekaligus menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi warga.
Selain itu, seluruh program pembangunan Pemkot Makassar telah terintegrasi dalam aplikasi Lontara, sebagai sistem perencanaan dan pengendalian program.
Baca Juga : Sekda Makassar Tegaskan Forum Lintas Sektor Tata Ruang Krusial untuk Perencanaan 2027
“Semua program kami masukkan dalam aplikasi Lontara. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sehingga di akhir masa jabatan, visi dan misi Wali Kota Makassar dapat terealisasi secara terukur,” jelasnya.
Terkait manajemen aparatur, Sekda Zulkifly bahwa meskipun banyak jabatan diisi oleh lulusan purna praja, seluruh pengisian jabatan struktural tetap melalui mekanisme lelang jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Bupati Sarolangun H. Hurmin, SE, mengaku terkesan dengan tata kelola pemerintahan dan tingginya PAD Kota Makassar. Ia menyebut Kabupaten Sarolangun merupakan daerah yang relatif baru, berusia 27 tahun, dengan PAD yang masih terbatas, yakni sekira Rp100 miliar.
“Kami hadir di Makassar untuk belajar. PAD Makassar sangat tinggi, sementara PAD Sarolangun masih minim. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk mencari formula yang tepat agar pendapatan daerah bisa ditingkatkan,” kata Hurmin.
Komentar