Partai Kebangkitan Bangsa, kata Gus AMI, telah merumuskan gerak perjuangan serta manivesto politik sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan mandat kemanusiaan, yang didasari pada keprihatinan terhadap kemiskinan yang melonjak, pemutusan hubungan kerja yang terus berjalan, serta usaha yang gulungtikar akibat pandemi.
“Di masa pandemi, ada 3 hal yang menjadi titik tekan perjuangan politik; bidang pendidikan, bidang pertanian, dan ekonomi kerakyatan,” ungkapnya.
Pertama, pendidikan for all. Kata Gus AMI, Pandemi Covid-19 telah membuat bangsa ini gagap dan centang perenang dalam merumuskan kebijakan Pendidikan.
“Saya, Partai Kebangkita Bangsa, meyakini bahwa investasi manusia melalui jalur pendidikan adalah upaya paling strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan. Gerakan Bangkit Belajar dan anggaran untuk pesantren adalah contoh kebijakan yang diinisiasi PKB sebagai upaya meminimalisir resiko buruk akibat Covid 19, yakni terjadinya lost generation,” kata Gus AMI.
Kedua, sektor pertanian. PKB punya perhatian serius disektor ini. Di tengah seluruh sektor tumbuh minus akibat pandemi, sektor pertanian justru tumbuh positif. Karenanya, upaya memutus mata rantai kemiskinan salah satunya harus dimulai dari sektor ini.
baca juga : Ketua Brigade Muslim Indonesia, Perlu Adanya Tindakan Tegas Ke Cina
“Mendesakan kebijakan dalam soal redistribusi aset, penyelesaian konflik agraria, tata kelola kelembagaan pertanian, serta kebijakan yang terintegrasi hulu sampai hilir sektor pertanian adalah langkah-langkah konkrit yang bisa dilakukan partai politik dalam memutus mata rantai kemiskinan,” paparnya.
Ketiga, ekonomi kerakyatan. Akibat pandemi, sektor inilah yang paling terkena dampak. Sektor ini hampir menyerap 97 persen dari seluruh tenaga kerja nasional. Sektor ekonomi kerakyatan yang sebagian besar ditempati UMKM juga terbukti sebagai pelampung masalah ketenagakerjaan dan mampu bertahan disaat krisis.
“Atas dasar itulah, saya kira memutus mata rantai kemiskinan harus dimulai dengan memberi daya hidup kedapa sektor ini. Partai politik telah mendesakkan kepada negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor ini. Hasilnya, negara mengucurkan anggaran 123, 46 triliun sebagai perlindungan sosial kepada UMKM,” papar Gus AMI.
Pada bagian akhir, Gus AMI menegaskan bahwa sebuah arah baru politik kesejahteraan hanya bisa diwujudkan dengan cara menggerakkan bandul pendulum kebijakan yang dilahirkan baik oleh pemerintah, parlemen, bahkan partai politik, ke arah perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.
“Kebijakan-kebijakan yang diproduksi harus bersinggungan langsung dengan kondisi riil masyarakat. Di situlah sesungguhnya tanggungjawab besar eksistensi sebuah partai politik,” tuntas Gus AMI. (*)