MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir dari Fraksi Golkar meluangkan waktu meninjau rencana pembangunan asrama pondok
MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Makassar sudah mulai di terapkan hari ini dan berlangsung di semua kecamatan
MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat di Makassar mulai dilaksanakan hari ini,
MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar tidak mau gegabah menerapkan proses pembelajaran tatap muka (PTM) bagi para pelajar di masa pandemi dewasa
MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar gelar rapat penyampaian laporan hasil pembahasan Komisi D terhadap rancangan PPAS perubahan APBD tahun
MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — DPRD Kota Makassar resmi bentuk Pantia Khusus (Pansus) Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Perlindungan Guru prakarsa DPRD Kota Makassar. Hal
MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Dewan Pendidikan Kota Makassar melakukan Focus Group Discussionn (FGD) dengan tema Kualitas Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19, Kamis (01/09/2021)
MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Anggota DPRD Kota Makassar, Abd Wahab Tahir menilai penanganan pandemi covid-19 merupakan tanggung jawab semua pihak. Olehnya itu, ia
MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Makassar minta perda perlindungan guru mengatur advokasi terhadap guru dan tidak tumpang tindih dengan
MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti menggelar sosialisasi peraturan daerah (perda) nomor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah
MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah mulai di buka sejak 21 Juni 2021. Olehnya itu untuk meminimalisir adanya kendala
MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Komisi D DPRD Makassar Bidang Kesejahteraan Masyarakat menyarankan akses daring (online) aplikasi PPDB dibuka selama 24 jam. Akses daring
MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Anggota DPRD Kota Makassar Hj. Fatma Wahyuddin, ST. MM. (F-Demokrat) menilai pelayanan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaannya.