Wakil Wali Kota Makassar Dukung Workshop IAI, Perkuat Tata Kelola Keuangan yang Transparan

MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyatakan dukungannya terhadap penguatan kapasitas pengelolaan keuangan melalui kegiatan workshop yang diinisiasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Sulawesi Selatan.

Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi IAI Sulsel di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Makassar, Jumat (24/4/2026).

Audiensi ini membahas rencana pelaksanaan workshop bertajuk “ICOR Series: Dari Risiko Laporan Keuangan ke Solusi Pengendalian Efektif” yang dijadwalkan berlangsung pada 29 April 2026 di Makassar.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemkot Makassar, sementara dari pihak IAI Sulsel dipimpin Wakil Ketua, Muhammad Ridwan Arief, bersama jajaran pengurus.

Dalam pemaparannya, IAI Sulsel menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan, khususnya dalam penguatan sistem pengendalian internal berbasis ICOR. Program ini dinilai relevan untuk diterapkan pada BUMD, BLUD, serta perangkat daerah.

Baca Juga : Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham Perkuat Ketahanan Pangan Makassar di Forum Nasional

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan berbagai peserta dari lintas sektor, mulai dari BUMN, tenaga kesehatan, hingga mahasiswa akuntansi, serta didukung kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Aliyah Mustika Ilham menilai workshop ini sangat penting dalam mendorong profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga : Wakil Wali Kota Makassar Soroti Ancaman Digital, Tekankan Peran Ibu Lindungi Anak

“Kami sangat mendukung kegiatan ini. Diharapkan setiap OPD dan puskesmas dapat mengirimkan perwakilan, karena kompetensi akuntansi menjadi kunci dalam tata kelola keuangan yang baik,” ujarnya.

Ia juga berharap sinergi antara IAI Sulsel dan Pemerintah Kota Makassar dapat terus terjalin secara berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di daerah. (*)

Komentar