JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Kondisi kelistrikan di Aceh pascabencana banjir kembali menuai sorotan. Setelah sebelumnya PLN melaporkan kepada Menteri ESDM bahwa pemulihan listrik di Aceh telah mencapai 93 persen, fakta di lapangan menunjukkan sistem kelistrikan hingga kini belum pulih sepenuhnya.
Berbagai kendala kemudian disampaikan PLN, mulai dari medan yang sulit, kerusakan infrastruktur yang parah, hingga maraknya pencurian kabel trafo di belasan gardu distribusi. Di saat yang sama, PLN juga gencar mempublikasikan aktivitas pemulihan listrik di Aceh melalui berbagai kanal informasi.
Namun, kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan realitas yang dirasakan masyarakat, khususnya para pengungsi korban banjir yang masih menghadapi pemadaman listrik berkepanjangan.
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, menilai PLN terlalu banyak menyampaikan dalih untuk menutupi ketidakmampuan memulihkan listrik secara menyeluruh di Aceh.
Baca Juga : Viral! Gagal Pulihkan Listrik Aceh, Ketua DPRK Banda Aceh Lewat Instagramnya Desak Dirut PLN Mundur
“PLN seharusnya berhenti bermain alasan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian kapan listrik benar-benar pulih, bukan narasi terus-menerus bahwa sedang berusaha,” ujar Yudhistira saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) itu bahkan mendesak Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo untuk bertanggung jawab secara terbuka atas kondisi tersebut.
“Kita menunggu pernyataan Dirut PLN, apakah siap mundur secara ksatria. Sampai hari ini tidak ada kejelasan kapan listrik Aceh pulih total,” tegasnya.
Yudhistira juga menyoroti dugaan perlakuan berbeda PLN dalam penanganan listrik di Aceh saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja.
“Publik melihat bagaimana listrik di Aceh Tamiang bisa tiba-tiba menyala saat Presiden datang. Tapi setelah Presiden kembali, kondisi kembali padam. Sementara saat Gubernur Aceh konferensi pers, listrik tetap mati,” ungkapnya.
Menurut Yudhistira, kondisi tersebut semakin melukai perasaan masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana.
Berdasarkan sejumlah fakta tersebut, Yudhistira menyimpulkan tidak ada alasan bagi Presiden untuk menunda evaluasi serius terhadap pucuk pimpinan PLN.
“Presiden harus mengambil tindakan tegas. Kalau menunggu mundur, rasanya sulit. Yang dibutuhkan sekarang adalah ketegasan negara untuk melindungi rakyat,” ujarnya.
Ia juga meminta aparat terkait mengevaluasi aktivitas pimpinan PLN selama berada di wilayah Sumatera Utara saat Aceh masih mengalami krisis listrik.
Di sisi lain, gangguan pada PLTU Nagan Raya Unit 2 dalam dua hari terakhir turut memperburuk kondisi kelistrikan di Aceh. Akibatnya, pemadaman listrik semakin lama dan meluas, terutama di tengah bencana banjir yang belum sepenuhnya surut.
Baca Juga : PLN Sumut Kerahkan 701 Petugas Hadapi Cuaca Ekstrem, Pastikan Pemulihan Listrik dengan Prioritas Keselamatan
Manajer PLN ULP Jeuram, Sertino Anggara, membenarkan gangguan tersebut.
“Saat ini operasional hanya PLTU Nagan Raya Unit 1,” katanya.
Dengan hanya satu unit yang beroperasi, pasokan listrik menjadi sangat terbatas. Beban sistem kini ditopang oleh PLTU Nagan Raya Unit 1 serta suplai tambahan dari PLTU Arun.
Sementara itu, PLTU Nagan Raya Unit 3 dan 4 yang dikelola pihak swasta belum dapat menyuplai listrik karena masih menunggu perbaikan jaringan di wilayah Pangkalan Berandan.
Kondisi ini membuat masyarakat Aceh harus menghadapi pemadaman listrik lebih lama dari biasanya. Di tengah situasi darurat bencana, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dan PLN untuk memastikan pemulihan listrik berlangsung cepat, transparan, dan berkelanjutan. (*)