MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Pemandangan tak lazim terlihat di kawasan Pelabuhan Utama Makassar, Selasa (30/12/2025). Seorang komisaris perusahaan pelabuhan tampak duduk sejajar bersama buruh, mendengarkan langsung keluhan dan tuntutan mereka.
Momen ini terjadi dalam konsolidasi buruh yang digelar Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Café Daily, kawasan pelabuhan.
Forum tersebut mempertemukan buruh TK Bagasi Pelabuhan Makassar, aktivis buruh, serta pimpinan organisasi pekerja. Hadir perwakilan KPBI Makassar, KPBI Gowa, Partai Buruh Exco Makassar, serta buruh TK Bagasi Hijau–Coklat Pelabuhan Makassar.
Konsolidasi ini menjadi ruang terbuka bagi buruh untuk menyampaikan realitas lapangan, mulai dari status kerja yang tidak jelas, pembagian kerja yang dinilai tidak adil, hingga minimnya pengakuan dan perlindungan.
Ketua Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan, Ahmad Rianto, membuka forum dengan seruan tegas. Ia menegaskan bahwa buruh berkumpul bukan sekadar untuk mengeluh, melainkan memperjuangkan hak-hak dasar yang selama ini terabaikan.
“Hidup buruh. Kita berada di sini bukan untuk mengeluh, tetapi untuk memastikan hak kita dihargai. Kepastian upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bukan hadiah, melainkan kewajiban negara,” tegas Ahmad Rianto.
Ia menambahkan, buruh terlalu lama ditempatkan sebagai pihak paling lemah. Oleh karena itu, jika ditemukan pelanggaran, Partai Buruh siap melawan melalui jalur politik dan hukum.
Di tengah forum, Komisaris Pelindo sekaligus Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, menilai konsolidasi tersebut sebagai sinyal kuat bahwa persoalan buruh tidak bisa lagi diabaikan.
“Banyak hal yang disampaikan buruh hari ini sebenarnya sudah lama terjadi, hanya jarang didengar. Konsolidasi ini membuka semuanya secara jujur,” ujarnya.
baca juga : Wartawan Dilarang Meliput Aduan Buruh di KSOP Makassar, Ketua IWO Sulsel: Langgar UU Pers
Ilhamsyah menegaskan KPBI akan mencatat seluruh persoalan yang muncul dan mendorong penyelesaiannya secara sistematis dan berkelanjutan.
“Ini tidak akan berhenti di forum ini saja. Kami akan menyusun laporan, melakukan pendampingan, dan mendorong dialog resmi dengan pihak terkait, termasuk manajemen Pelindo dan pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, buruh pelabuhan membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji.
“Hak atas status kerja yang jelas, pembagian kerja yang adil, dan perlindungan hukum adalah kewajiban. Jika ada kebijakan yang menyimpang, kita luruskan melalui jalur organisasi dan hukum,” tegas Ilhamsyah.
Ia juga mengingatkan pentingnya soliditas buruh agar tidak mudah diadu domba.
“Selama kita bersatu, tidak ada kebijakan yang merugikan buruh yang bisa dipaksakan,” tambahnya.