LUWU TIMUR, koranmakassarnews.com – Perseteruan SPBU Malili dengan oknum wartawan soal pelayanan yang tidak adil di SPBU berbuntut panjang. Komisi II DPRD Luwu Timur akan mengundang Kepala Depo Pertamina Karang-karangan untuk Rapat Dengar Pendapat.

Komisi II ingin meminta penjelasan berapa sebenarnya Kuota BBM setiap SPBU di Luwu Timur, karena warga selalu kesulitan mendapatkan BBM subsisdi di hampir semua SPBU di Luwu Timur.

” Secepatnya akan kita jadwalkan RDP dengan Kepala Depo Pertamina Karang -karangan, kita mau dengar penjelasannya terkait suplai BBM ke Lutim ini. ” Ujar Abdul Munir Razak Ketua Komisi II DPRD Lutim, Senin (14/06/21) .

Menurut Munir keributan yang terjadi antara oknun wartawan dengan pihak SPBU Malili itu hanya contoh kasus dari sekian banyak kasus ketidak adilan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen di SPBU.

” Saya saja pernah rasakan hal seperti itu, SPBU lebih melayani jerigen ketimbang melayani kendaraan yang antri, dan harus ribut baru dilayani, bahkan celakanya kalau mau di isi petugas SPBU nya nanya dulu nomor plat kendaraannya. Artinya ada pilih kasih SPBU dalam memberikan pelayanan kepada warga. ” ungkap Munir.

Dalam RDP nanti Komisi II juga akan mengundang seluruh pemilik SPBU, Pihak PT Vale, Pihak CLM, dan Disdagkom UMKM Lutim sekalian dengan YLKI. Kami menduga kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU ini ada bisnis BBM Ilegal antara pemilik SPBU dengan perusahaan tambang yang ada di Lutim.