Kamis, 28 Oktober 2021
2 tahun pemerintahan Jokowi berlalu, berlalu pula berbagai permasalahan bangsa ini, meliputi beberapa aspek vital mulai dari problematika sosial, ekonomi, pendidikan, HAM, demokrasi dan ekologi. Semua ini meruntut dan saling berkesinambungan satu dan lainya ditinjau dari Regulasi (UU & PP) yang disahkan oleh badan Eksekutif dan Legislatif terutama UU no 11 tahun 2020 (UU Cilaka) yang mana dalam proses penegakanya mendapat banyak pertentangan dari berbagai pihak mulai dari akademisi, aktivis dan pegiat sosial lainya.
Presentasi indeks demokrasi menurut survey EIU dengan skor 6.3 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-64 dan tercatat sebagai negara cacat demokrasi. Angka tersebut sesuai dengan adanya pembatasan kedaulatan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat.
Represifitas aparatur negara pada setiap elemen masyarkat menjadi perhatian bersama, artinya bahwa dalam penegakan Hak Asasi Manusia juga belum mampu diselesaikan oleh Pemerintahan hari ini.
Berbagai kebijalan juga rancangan tentang perbaikan sistem Pendidikan tidak mampu membawa perubahan dalam pendidikan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh ditetapkanya pendidikan sebagai sektor komersialisasi. Liberalisasi Pendidikan yang berujung pada keterbatasan akses dan juga menurunya kualitas pendidikan di Indonesia hingga tahun 2021 tingginya angka buta huruf sebanyak 1,71% atau 2.961.060 dari total jumlah penduduk Indonesia.
Tentu ini adalah fenomena yang ketika Pemerintah tidak mengambil langkah sistematis maka kami menganggap bahwasanya negara telah melanggengkan kebodohan terus terjadi.
baca juga : 28 Oktober 1928 : Kongres Kedua di Batavia Melahirkan Sumpah Pemuda
Ekploitasi secara brutal oleh swasta maupun negara juga menjadi pangkal permasalahan sengketa (Konflik Agraria) menjadi hal yang kerap terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, ancaman dan Represifitas di mana-mana akibatnya masyarakat adat dan iklim Indonesia semakin terpuruk dan diprediksi akan mengalami berbagai bencana ekologis lainya.
Sudah saatnya kita sebagai mahasiswa yang menanggung beban moril sebagai manusia yang tujuan luhurnya yakni memanusiakan manusia dengan hak politik bersama kita turun dan ramaikan parlemen rakyat dan mahasiswa, yakni demonstrasi di jalan jalan perjuangan.