MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Founder dan CEO yayasan EcoNusa, Bustar Maitar meminta pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi nelayan kecil dan tradisional. Hal ini penting mengingat saat ini kebijakan di sektor laut dan pesisir masih cenderung berpihak pada industri kelautan.
Pernyataan tersebut dilontarkan Bustar Maitar dalam acara diskusi Webinar Nasional WALHI bertajuk ‘Pengurusan Ruang Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil Menuju Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat dan Perlindungan Lingkungan Hidup’ yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Senin siang (20/9/2021).
CEO EcoNusa menjelaskan, saat ini masih banyak kebijakan pemerintah yang condong berpihak pada para pemilik modal ataupun industri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya nelayan lokal yang tersingkirkan untuk kepentingan elite bisnis.
“Seperti di wilayah timur Indonesia, persoalan tambang di pulau-pulau kecil dan eksploitasi ikan yang semakin banyak, bahkan dibuka lagi kapal-kapal asing untuk masuk ke Indonesia. Sehingga wilayah itu menjadi terganggu dan ini sangat mengkhawatirkan, jika tidak dikelola dengan baik maka bisa meminggirkan nelayan kecil yang hidupnya bergantung pada laut,” ujarnya.
Sehingga, kata dia, hal ini harus menjadi konsen dari pemerintah untuk bisa memproteksi (melindungi) secara menyeluruh sumber-sumber kehidupan masyarakat nelayan.
“Kita ingin masyarakat nelayan diberikan ruang yang lebih besar bagaimana memanfaatkan sumber penghidupan yang ada di laut dan dilindungi. Seperti tidak memberikan ruang terlalu besar kepada pihak luar sebelum masyarakat adat/ lokal itu sendiri bisa dengan benar-benar memanfaatkan apa potensi yang mereka miliki,” terangnya.